Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengupayakan proyek perkeretaapian di daerah tersebut dapat dimulai pada tahun 2020.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Agustinus Kadakolo di Manokwari, Senin, menjelaskan saat ini sudah ada investor yang siap membiayai pembangunan proyek tersebut dan pemerintah daerah akan segera menyelesaikan beberapa kekurangan serta dokumen persyaratan pembangunannya.
"Di antaranya izin lingkungan atau amdal (analisa dampak lingkungan), alih fungsi lahan dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pembebasan lahan serta rekomendasi para bupati serta wali kota," ucap Kadakolo.
Sebetulnya, lanjut dia, dokumen amdal proyek tersebut telah siap sejak tahun lalu namun harus kembali dilakukan revisi. Untuk rekomendasi para kepala daerah tersisa Bupati Kabupaten Sorong.
"Rekomendasi Pak Gubernur siap diterbitkan kalau seluruh bupati dan wali kota sudah menyerahkan. Kami juga akan segera mengajukan alih fungsi lahan ke KLHK, ini perlu dilakukan karena jalur kereta api ini akan melintasi kawasan hutan lindung," ujarnya lagi.
Sedangkan pembebasan lahan, lanjut Kadakolo, Pemprov Papua Barat Barat akan berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota agar tahap awal pembangunan ini berjalan lancar. Setelah seluruh dokumen siap, pihaknya akan mengajukan ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Pekan lalu telah dilaksanakan pertemuan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan sejumlah jajaranya bersama perwakilan dari investor yang akan membiayai pembangunan itu. Para investor dalam negeri itu siap membiayai pembangunan seluruh sarana perkeretaapian dari pemasangan rel hingga stasiun.
Jalur kereta api di Papua Barat akan menghubungkan seluruh kabupaten/kota. Diperkirakan proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp38 triliun.
"Dimulai dari Kota Sorong, terbentang sampai di Manokwari dengan panjang sekitar 500 kilometer. Kita upayakan tahun ini ground breakring (peletakan batu pertama) bisa dilakukan," ujarnya.
Ia berharap masyarakat mendukung pembangunan tersebut. Kehadiran kereta api akan memperlancar mobilitas penumpang maupun barang di seluruh daerah.
"Kalau sudah ada kereta api maka masyarakat punya alternatif baru dalam memilih moda transportasi. Jalur perdagangan semakin terbuka bagi petani dan nelayan. Sektor lain pun pastinya akan tumbuh," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Agustinus Kadakolo di Manokwari, Senin, menjelaskan saat ini sudah ada investor yang siap membiayai pembangunan proyek tersebut dan pemerintah daerah akan segera menyelesaikan beberapa kekurangan serta dokumen persyaratan pembangunannya.
"Di antaranya izin lingkungan atau amdal (analisa dampak lingkungan), alih fungsi lahan dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pembebasan lahan serta rekomendasi para bupati serta wali kota," ucap Kadakolo.
Sebetulnya, lanjut dia, dokumen amdal proyek tersebut telah siap sejak tahun lalu namun harus kembali dilakukan revisi. Untuk rekomendasi para kepala daerah tersisa Bupati Kabupaten Sorong.
"Rekomendasi Pak Gubernur siap diterbitkan kalau seluruh bupati dan wali kota sudah menyerahkan. Kami juga akan segera mengajukan alih fungsi lahan ke KLHK, ini perlu dilakukan karena jalur kereta api ini akan melintasi kawasan hutan lindung," ujarnya lagi.
Sedangkan pembebasan lahan, lanjut Kadakolo, Pemprov Papua Barat Barat akan berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota agar tahap awal pembangunan ini berjalan lancar. Setelah seluruh dokumen siap, pihaknya akan mengajukan ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Pekan lalu telah dilaksanakan pertemuan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan sejumlah jajaranya bersama perwakilan dari investor yang akan membiayai pembangunan itu. Para investor dalam negeri itu siap membiayai pembangunan seluruh sarana perkeretaapian dari pemasangan rel hingga stasiun.
Jalur kereta api di Papua Barat akan menghubungkan seluruh kabupaten/kota. Diperkirakan proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp38 triliun.
"Dimulai dari Kota Sorong, terbentang sampai di Manokwari dengan panjang sekitar 500 kilometer. Kita upayakan tahun ini ground breakring (peletakan batu pertama) bisa dilakukan," ujarnya.
Ia berharap masyarakat mendukung pembangunan tersebut. Kehadiran kereta api akan memperlancar mobilitas penumpang maupun barang di seluruh daerah.
"Kalau sudah ada kereta api maka masyarakat punya alternatif baru dalam memilih moda transportasi. Jalur perdagangan semakin terbuka bagi petani dan nelayan. Sektor lain pun pastinya akan tumbuh," katanya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020