Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, diminta lebih kreatif dalam menggali potensi serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Begitu pula dengan organisasi perangkat daerah lain terutama yang memiliki kewenangan untuk menarik pendapatan dari bidang yang dikelolanya," kata Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar di Wasior, Selasa.
Ia menekankan bahwa PAD menjadi komponen utama dalam mengukur kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu semestinya capaian PAD tidak boleh meleset dari target.
Itu sebabnya, dia mengingatkan, realisasi PAD tahun anggaran 2019 yang hanya mencapai 45,53 persen harus menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran Pemkab Teluk Wondama.
“Di semua daerah yang namanya PAD harus mencapai target, harus 100 persen atau di atas 100 persen. Kalau PAD tidak capai 100 persen berarti ukuran kemampuan keuangan daerah menjadi kurang,“ kata Simbar.
Realisasi PAD Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2019 sebesar Rp18 miliar ternyata masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBD. Dalam APBD 2019 PAD dipatok sebesar Rp39,965 miliar yang berarti realisasi PAD hanya sebesar 45,53 persen.
Dari 4 komponen pembentuk PAD, hanya dari Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mampu melewati target yang mana realisasinya mencapai Rp1,555 miliar dari target Rp1,5 miliar atau mencapai 100,3 persen.
Sementara komponen PAD lainnya yaitu Pajak Daerah hanya terealisasi Rp5,225 miliar dari target sebesar Rp8,822 miliar atau sebesar 59,24 persen. Retribusi Daerah terealisasi Rp6,476 miliar dari target Rp9,193 miliar atau sebesar 70,45 persen. Pun demikian dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terkumpul Rp4,936 miliar dari target Rp20,449 miliar atau sebesar 24,14 persen.
Kepala Bapenda Teluk Wondama, Jefri Ayamiseba mengakui realisasi PAD tahun anggaran 2019 belum bisa mencapai target. Hal itu antara lain karena belum maksimalnya penggalian PAD yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait.
“Kami sendiri di Bapenda belum bisa maksimal karena baru terbentuk kurang lebih 5 bulan,“ kata Jefri.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Begitu pula dengan organisasi perangkat daerah lain terutama yang memiliki kewenangan untuk menarik pendapatan dari bidang yang dikelolanya," kata Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar di Wasior, Selasa.
Ia menekankan bahwa PAD menjadi komponen utama dalam mengukur kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu semestinya capaian PAD tidak boleh meleset dari target.
Itu sebabnya, dia mengingatkan, realisasi PAD tahun anggaran 2019 yang hanya mencapai 45,53 persen harus menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran Pemkab Teluk Wondama.
“Di semua daerah yang namanya PAD harus mencapai target, harus 100 persen atau di atas 100 persen. Kalau PAD tidak capai 100 persen berarti ukuran kemampuan keuangan daerah menjadi kurang,“ kata Simbar.
Realisasi PAD Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2019 sebesar Rp18 miliar ternyata masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBD. Dalam APBD 2019 PAD dipatok sebesar Rp39,965 miliar yang berarti realisasi PAD hanya sebesar 45,53 persen.
Dari 4 komponen pembentuk PAD, hanya dari Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mampu melewati target yang mana realisasinya mencapai Rp1,555 miliar dari target Rp1,5 miliar atau mencapai 100,3 persen.
Sementara komponen PAD lainnya yaitu Pajak Daerah hanya terealisasi Rp5,225 miliar dari target sebesar Rp8,822 miliar atau sebesar 59,24 persen. Retribusi Daerah terealisasi Rp6,476 miliar dari target Rp9,193 miliar atau sebesar 70,45 persen. Pun demikian dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terkumpul Rp4,936 miliar dari target Rp20,449 miliar atau sebesar 24,14 persen.
Kepala Bapenda Teluk Wondama, Jefri Ayamiseba mengakui realisasi PAD tahun anggaran 2019 belum bisa mencapai target. Hal itu antara lain karena belum maksimalnya penggalian PAD yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait.
“Kami sendiri di Bapenda belum bisa maksimal karena baru terbentuk kurang lebih 5 bulan,“ kata Jefri.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020