Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mulai menertibkan aset daerah berupa kendaraan dan rumah dinas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Denny Simbar di Wasior, Selasa, mengatakan pemerintah daerah segera menarik kendaraan dinas yang tidak dipergunakan sesuai ketentuan yang digolongkan sebagai aset bermasalah, begitu pula rumah dinas.
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang dikategorikan aset bermasalah antara lain kendaraan yang masih dikuasai mantan pejabat daerah maupun eks anggota DPRD yang sudah purna bakti, termasuk pejabat eselon II yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu unit.
Penertiban aset ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan antara gubernur bersama bupati/wali kota se Papua Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan aset daerah.
“Ada permintaan dari KPK untuk ada evaluasi terhadap aset yang bermasalah. Sehingga kendaraan dinas yang tidak sesuai ketentuan harus ditarik dulu supaya diketahui mana yang sudah bisa di-Dem kita kembalikan ke pemiliknya, mana yang belum. Jadi kita harus tarik dulu semuanya," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Richardus Kilmas, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh pihak yang menguasai kendaraan dinas.
“Sampai saat ini baru dua kendaraan dinas yang diserahkan yakni dari mantan Ketua DPRD Herman Dubri dan mantan Wakil Bupati Zeth B Marani. Berapa lagi yang kami sudah menyurati tapi belum menyerahkan," ujar Kilmas.
“Bagi yang lain dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu harus segera mengembalikan. Sesuai aturan, eselon II hanya bisa menggunakan 1 kendaraan,“ kata dia.
Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri pada kesempatan yang lain mengutarakan, jumlah kendaraan dinas milik Pemkab Wondama sudah cukup banyak namun pendataannya masih buruk.
"Penertiban perlu dilakukan agar bisa diketahui secara pasti berapa banyak kendaraan dinas yang kita miliki, dimana posisinya, siapa yang menggunakan termasuk kondisi kendaraan itu seperti apa sekarang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Denny Simbar di Wasior, Selasa, mengatakan pemerintah daerah segera menarik kendaraan dinas yang tidak dipergunakan sesuai ketentuan yang digolongkan sebagai aset bermasalah, begitu pula rumah dinas.
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang dikategorikan aset bermasalah antara lain kendaraan yang masih dikuasai mantan pejabat daerah maupun eks anggota DPRD yang sudah purna bakti, termasuk pejabat eselon II yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu unit.
Penertiban aset ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan antara gubernur bersama bupati/wali kota se Papua Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan aset daerah.
“Ada permintaan dari KPK untuk ada evaluasi terhadap aset yang bermasalah. Sehingga kendaraan dinas yang tidak sesuai ketentuan harus ditarik dulu supaya diketahui mana yang sudah bisa di-Dem kita kembalikan ke pemiliknya, mana yang belum. Jadi kita harus tarik dulu semuanya," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Richardus Kilmas, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh pihak yang menguasai kendaraan dinas.
“Sampai saat ini baru dua kendaraan dinas yang diserahkan yakni dari mantan Ketua DPRD Herman Dubri dan mantan Wakil Bupati Zeth B Marani. Berapa lagi yang kami sudah menyurati tapi belum menyerahkan," ujar Kilmas.
“Bagi yang lain dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu harus segera mengembalikan. Sesuai aturan, eselon II hanya bisa menggunakan 1 kendaraan,“ kata dia.
Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri pada kesempatan yang lain mengutarakan, jumlah kendaraan dinas milik Pemkab Wondama sudah cukup banyak namun pendataannya masih buruk.
"Penertiban perlu dilakukan agar bisa diketahui secara pasti berapa banyak kendaraan dinas yang kita miliki, dimana posisinya, siapa yang menggunakan termasuk kondisi kendaraan itu seperti apa sekarang," katanya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019