Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat mengungkapkan, kebijakan dan implementasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) mampu wujudkan transparansi belanja pemerintah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Sunadji di Manokwari, Jumat, mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia tengah berupaya melakukan digitalisasi transaksi baik itu penerimaan maupun belanja pemerintah guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi.
"Salah satu upaya adalah menerapkan KKI untuk mendorong transformasi digital layanan pemerintah serta kompetensi digital aparatur sipil negara," katanya.
Ia mengatakan, pemberlakuan KKI dapat mewujudkan kemandirian nasional dan kedaulatan data pemerintah serta inklusivitas melalui 3I (integrasi, interkoneksi interoperabilitas), efisien biaya, serta digitalisasi belanja barang dan jasa pemerintah.
Dengan penerapan KKI di sektor pemerintahan maka dapat memperkuat tata kelola serta transparansi belanja pemerintah karena setiap nominal transaksi hingga digit terakhir dapat tertera dan tidak ada pembulatan nominal.
“Maka KKI dapat meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi penipuan atau fraud dan biaya penyelenggaraan pemerintah semakin efisien,” katanya.
Ia mengatakan, pengembangan KKI dilakukan secara bertahap hingga 2022 dengan berbagai inovasi terkini.
Saat ini hingga tahun 2024, 177 pemerintah daerah se Indonesia sudah melakukan transaksi menggunakan KKI namun 128 pemda belum menerbitkan peraturan kepala daerah untuk implementasi KKI.
“Sebanyak 369 pemda di Indonesia yang belum menerapkan KKI. Karena itu kami mengapresiasi Pemkab Manokwari yang sudah menerapkan KKI. Diharapkan dengan digitalisasi keuangan ini maka masyarakat bisa semakin menikmati pembangunan yang dilakukan Pemkab Manokwari,” ujarnya.
Ia mengatakan, mengikuti perkembangan teknologi dan zaman sudah menjadi keniscayaan bagi pemerintah dan pemerintah daerah.
Saat ini pemerintah mau tidak mau harus mengikuti sistem pembayaran digital dan mengurangi transaksi tunai agar mempermudah transaksi sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Dengan penerapan KKI, pemerintah dapat memantau setiap transaksi secara digital baik itu pembayaran retribusi maupun pajak dengan lebih transparan.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk penguatan ekosistem digital dan inovasi dalam mendorong peningkatan penerimaan dan belanja daerah melalui KKI,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Sunadji di Manokwari, Jumat, mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia tengah berupaya melakukan digitalisasi transaksi baik itu penerimaan maupun belanja pemerintah guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi.
"Salah satu upaya adalah menerapkan KKI untuk mendorong transformasi digital layanan pemerintah serta kompetensi digital aparatur sipil negara," katanya.
Ia mengatakan, pemberlakuan KKI dapat mewujudkan kemandirian nasional dan kedaulatan data pemerintah serta inklusivitas melalui 3I (integrasi, interkoneksi interoperabilitas), efisien biaya, serta digitalisasi belanja barang dan jasa pemerintah.
Dengan penerapan KKI di sektor pemerintahan maka dapat memperkuat tata kelola serta transparansi belanja pemerintah karena setiap nominal transaksi hingga digit terakhir dapat tertera dan tidak ada pembulatan nominal.
“Maka KKI dapat meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi penipuan atau fraud dan biaya penyelenggaraan pemerintah semakin efisien,” katanya.
Ia mengatakan, pengembangan KKI dilakukan secara bertahap hingga 2022 dengan berbagai inovasi terkini.
Saat ini hingga tahun 2024, 177 pemerintah daerah se Indonesia sudah melakukan transaksi menggunakan KKI namun 128 pemda belum menerbitkan peraturan kepala daerah untuk implementasi KKI.
“Sebanyak 369 pemda di Indonesia yang belum menerapkan KKI. Karena itu kami mengapresiasi Pemkab Manokwari yang sudah menerapkan KKI. Diharapkan dengan digitalisasi keuangan ini maka masyarakat bisa semakin menikmati pembangunan yang dilakukan Pemkab Manokwari,” ujarnya.
Ia mengatakan, mengikuti perkembangan teknologi dan zaman sudah menjadi keniscayaan bagi pemerintah dan pemerintah daerah.
Saat ini pemerintah mau tidak mau harus mengikuti sistem pembayaran digital dan mengurangi transaksi tunai agar mempermudah transaksi sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Dengan penerapan KKI, pemerintah dapat memantau setiap transaksi secara digital baik itu pembayaran retribusi maupun pajak dengan lebih transparan.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk penguatan ekosistem digital dan inovasi dalam mendorong peningkatan penerimaan dan belanja daerah melalui KKI,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024