Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan optimistis angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut terus berkurang.
Ditemui di Manokwari, Jumat, Dominggus mengutarakan, moratorium penerimaan aparatur sipil negara (ASN) telah dicabut. Sejak tahun lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah membuka penerimaan.
"Untuk Pemprov Papua Barat saja cukup besar kuotanya, belum lagi kabupaten kota juga penerimaan di Kementerian lembaga yang berkantor di Papua Barat," sebut gubernur.
Selain itu, lanjut Mandacan, Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari rutin melaksanakan penerimaan personel baru. Ia yakin, hal ini berdampak besar terhadap penurunan angka pengangguran.
"Dalam perekrutan anggota TNI dan Polri, anak-anak asli Papua mendapat jatah lebih besar. Ini besar dampaknya terhadap upaya menekan pengangguran dan kemiskinan," sebutnya lagi.
"Mungkin belum ada sensus lagi dari BPS sehingga belum mendapat data terbaru saat ini. Saya yakin angka pengangguran dan kemiskinan Papua Barat terus menurun," katanya menambahkan.
Selain lembaga pemerintah, kehadiran perusahaan-perusahaan di Papua Barat pun dinilai memberi pengaruh positif terhadap penurunan angka pengangguran.
"Seperti pabrik Semen di Manokwari, LNG Tangguh di Bintuni, ada juga perusahaan besar di Sorong. Mereka sudah membuka peluang khusus untuk anak-anak asli Papua, cuma memang masih banyak yang harus kita siapkan terutama menyangkut tenaga skill," ucap gubernur.
Untuk saat ini, baru pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah menyiapkan tenaga skill. Melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan Petrotekno, anak-anak Papua di daerah itu disiapkan menjadi tenaga skill bidang minyak dan gas bumi.
Gubernur menambahkan, tingginya angka kemiskinan di Papua Barat yang mencapai 22 persen itu, juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari daerah lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Ditemui di Manokwari, Jumat, Dominggus mengutarakan, moratorium penerimaan aparatur sipil negara (ASN) telah dicabut. Sejak tahun lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah membuka penerimaan.
"Untuk Pemprov Papua Barat saja cukup besar kuotanya, belum lagi kabupaten kota juga penerimaan di Kementerian lembaga yang berkantor di Papua Barat," sebut gubernur.
Selain itu, lanjut Mandacan, Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari rutin melaksanakan penerimaan personel baru. Ia yakin, hal ini berdampak besar terhadap penurunan angka pengangguran.
"Dalam perekrutan anggota TNI dan Polri, anak-anak asli Papua mendapat jatah lebih besar. Ini besar dampaknya terhadap upaya menekan pengangguran dan kemiskinan," sebutnya lagi.
"Mungkin belum ada sensus lagi dari BPS sehingga belum mendapat data terbaru saat ini. Saya yakin angka pengangguran dan kemiskinan Papua Barat terus menurun," katanya menambahkan.
Selain lembaga pemerintah, kehadiran perusahaan-perusahaan di Papua Barat pun dinilai memberi pengaruh positif terhadap penurunan angka pengangguran.
"Seperti pabrik Semen di Manokwari, LNG Tangguh di Bintuni, ada juga perusahaan besar di Sorong. Mereka sudah membuka peluang khusus untuk anak-anak asli Papua, cuma memang masih banyak yang harus kita siapkan terutama menyangkut tenaga skill," ucap gubernur.
Untuk saat ini, baru pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah menyiapkan tenaga skill. Melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan Petrotekno, anak-anak Papua di daerah itu disiapkan menjadi tenaga skill bidang minyak dan gas bumi.
Gubernur menambahkan, tingginya angka kemiskinan di Papua Barat yang mencapai 22 persen itu, juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari daerah lain.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019