Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat menyiapkan peralatan untuk mendukung proses pembuatan briket arang, penyulingan cocopeat, dan cuka kayu bagi kelompok perhutanan sosial.
Kepala Dishut Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Selasa, mengatakan penyaluran bantuan peralatan merupakan tindak lanjut dari program pelatihan yang diselenggarakan sebelumnya.
"Kami sudah siapkan bantuan peralatan, nanti akhir November ini kami salurkan bantuan untuk lima kelompok di Manokwari," katanya.
Program pemberdayaan, kata dia, terus berlanjut hingga 2025 sehingga pengelolaan hasil hutan lebih maksimal dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian kelompok perhutanan sosial.
Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BSKL) Wilayah Maluku Papua untuk memberikan pelatihan pengelolaan hasil hutan secara berkala.
"Kalau tenaga pengajarnya kami datangkan dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar," ujar Jimmy.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Unipa) Dr Jonni Marwa menyebut kemandirian masyarakat pengelola hutan sosial perlu ditunjang dengan keterampilan dan sarana prasarana yang memadai.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merumuskan konsep hilirisasi ekosistem bisnis produk perhutanan sosial, sehingga masyarakat setempat tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran.
Permintaan briket arang untuk kebutuhan pembuatan "shisha" maupun "barbeque" di luar negeri terus mengalami peningkatan, dan Indonesia menjadi salah satu negara eksportirnya.
"Masyarakat punya potensi tapi mereka terbatas dari sisi sarana prasarana dan modal usaha, makanya perlu dukungan dari pemerintah," ucap Jonni.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dishut Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Selasa, mengatakan penyaluran bantuan peralatan merupakan tindak lanjut dari program pelatihan yang diselenggarakan sebelumnya.
"Kami sudah siapkan bantuan peralatan, nanti akhir November ini kami salurkan bantuan untuk lima kelompok di Manokwari," katanya.
Program pemberdayaan, kata dia, terus berlanjut hingga 2025 sehingga pengelolaan hasil hutan lebih maksimal dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian kelompok perhutanan sosial.
Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BSKL) Wilayah Maluku Papua untuk memberikan pelatihan pengelolaan hasil hutan secara berkala.
"Kalau tenaga pengajarnya kami datangkan dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar," ujar Jimmy.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Unipa) Dr Jonni Marwa menyebut kemandirian masyarakat pengelola hutan sosial perlu ditunjang dengan keterampilan dan sarana prasarana yang memadai.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merumuskan konsep hilirisasi ekosistem bisnis produk perhutanan sosial, sehingga masyarakat setempat tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran.
Permintaan briket arang untuk kebutuhan pembuatan "shisha" maupun "barbeque" di luar negeri terus mengalami peningkatan, dan Indonesia menjadi salah satu negara eksportirnya.
"Masyarakat punya potensi tapi mereka terbatas dari sisi sarana prasarana dan modal usaha, makanya perlu dukungan dari pemerintah," ucap Jonni.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024