Sejumlah kebijakan moneter Bank Indonesia diharapkan turut memacu pertumbuhan investasi di Provinsi Papua Barat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat FX Widarto di Manokwari, Minggu, mengatakan, terus memantau perkembangan eknomi nasional dan daerah, serta terus melakukan intervensi melalui kebijakan moneter.
Di Papua Barat, BI terus mendorong pertumbuhan usaha melalui pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelaku usaha dari kalangan orang asli Papua pun menjadi perhatian BI.
"BI mendorong digitalisasi transaksi, kita juga telah meluncurkan kartu GPN (Gerbang Pembayaran Nasional). Itu semua
untuk memberi rasa aman dan nyaman dalam investasi," kata Widarto.
Selain itu, kata dia, BI juga sedang mendorong regulasi terkait layanan fintech. Itu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kon
sumen atau nasabah.
Ia menjelaskan, transaksi keuangan berbasis teknologi terus berkembang. BI ingin seluruh transaksi keuangan berjalan sehat dan tidak menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha maupun konsumen.
"Kita perlu menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko sehingga perlu regulasi yang mengedepankan perlindungan konsumen," ujarnya lagi.
Di wilayah Papua Barat, sebut Widarto, potensi investasi masih sangat besar. Ia berharap kebijakan moneter yang dilakukan BI memberi dampak
bagi pertumbuhan investasi di daerah itu.
Ia juga berharap, pelaku usaha di daerah ini pun tidak asing dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam layanan perbankan.
"Yang pasti potensi investasi di Papua Barat masih sangat besar pada sektor apa pun. Tinggal kamidorong agar keamanan bagus
, aksesnya bagus termasuk akses perizinan yang diselenggarakan pemerintah daerah," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat FX Widarto di Manokwari, Minggu, mengatakan, terus memantau perkembangan eknomi nasional dan daerah, serta terus melakukan intervensi melalui kebijakan moneter.
Di Papua Barat, BI terus mendorong pertumbuhan usaha melalui pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelaku usaha dari kalangan orang asli Papua pun menjadi perhatian BI.
"BI mendorong digitalisasi transaksi, kita juga telah meluncurkan kartu GPN (Gerbang Pembayaran Nasional). Itu semua
untuk memberi rasa aman dan nyaman dalam investasi," kata Widarto.
Selain itu, kata dia, BI juga sedang mendorong regulasi terkait layanan fintech. Itu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kon
sumen atau nasabah.
Ia menjelaskan, transaksi keuangan berbasis teknologi terus berkembang. BI ingin seluruh transaksi keuangan berjalan sehat dan tidak menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha maupun konsumen.
"Kita perlu menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko sehingga perlu regulasi yang mengedepankan perlindungan konsumen," ujarnya lagi.
Di wilayah Papua Barat, sebut Widarto, potensi investasi masih sangat besar. Ia berharap kebijakan moneter yang dilakukan BI memberi dampak
bagi pertumbuhan investasi di daerah itu.
Ia juga berharap, pelaku usaha di daerah ini pun tidak asing dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam layanan perbankan.
"Yang pasti potensi investasi di Papua Barat masih sangat besar pada sektor apa pun. Tinggal kamidorong agar keamanan bagus
, aksesnya bagus termasuk akses perizinan yang diselenggarakan pemerintah daerah," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019