Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah itu agar tidak bermental seperti bos yang minta dilayani oleh masyarakat.
"Tugas ASN itu sebagai pelayan yang melayani masyarakat, membangun dan memberdayakan masyarakat, bukan bos yang minta dilayani," kata Musa'ad di Sorong, Minggu.
Sehubungan dengan itu, para ASN di provinsi baru itu diminta untuk bersungguh-sungguh memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mantan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua itu menyebut masyarakat PBD kini sangat membutuhkan pelayanan aparatur pemerintah di berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan.
Agar aparatur pemerintah bisa mengetahui kebutuhan rakyat maka dituntut untuk harus selalu dekat dengan rakyatnya.
"Birokrasi dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri sendiri apalagi minta dilayani untuk memperkaya diri sendiri," ujar Musa'ad mengingatkan.
Pada Jumat (15/11), Muhammad Musa'ad melantik 75 pejabat terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama satu orang, Administrator 16 orang dan Pengawas 58 orang.
Dia berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh.
"Segera tancap gas karena ini sudah akhir tahun. Tidak bisa lagi berleha-leha, harus cepat bantu pimpinannya. Yang paling utama tetap jaga etika dan harga diri sebagai pejabat, karena pejabat adalah panutan," pesannya.
Provinsi PBD merupakan provinsi ke-38 di Indonesia, terbentuk sejak 8 Desember 2022. Sebelumnya PBD merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Wilayah Provinsi PBD mencakup enam kabupaten/kota yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Tugas ASN itu sebagai pelayan yang melayani masyarakat, membangun dan memberdayakan masyarakat, bukan bos yang minta dilayani," kata Musa'ad di Sorong, Minggu.
Sehubungan dengan itu, para ASN di provinsi baru itu diminta untuk bersungguh-sungguh memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mantan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua itu menyebut masyarakat PBD kini sangat membutuhkan pelayanan aparatur pemerintah di berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan.
Agar aparatur pemerintah bisa mengetahui kebutuhan rakyat maka dituntut untuk harus selalu dekat dengan rakyatnya.
"Birokrasi dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri sendiri apalagi minta dilayani untuk memperkaya diri sendiri," ujar Musa'ad mengingatkan.
Pada Jumat (15/11), Muhammad Musa'ad melantik 75 pejabat terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama satu orang, Administrator 16 orang dan Pengawas 58 orang.
Dia berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh.
"Segera tancap gas karena ini sudah akhir tahun. Tidak bisa lagi berleha-leha, harus cepat bantu pimpinannya. Yang paling utama tetap jaga etika dan harga diri sebagai pejabat, karena pejabat adalah panutan," pesannya.
Provinsi PBD merupakan provinsi ke-38 di Indonesia, terbentuk sejak 8 Desember 2022. Sebelumnya PBD merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Wilayah Provinsi PBD mencakup enam kabupaten/kota yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024