Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, masih membutuhkan tenaga pendamping untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di daerah tersebut.
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Teluk Wondama, Jack Ayamiseba di Wasior, Senin, mengungkapkan keterbatasan tenaga pendamping desa menjadi salah satu permasalahan yang membuat pengelolaan dana desa di daerah ini belum optimalkan.
"Perekrutan pendamping lokal akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan jumlah pendamping desa di Teluk Wondama," sebut Ayamiseba.
Sejauh ini di Wondama hanya ada 23 orang tenaga pendamping yang ditempatkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dari Jumlah itu, 19 orang berposisi sebagai pendamping desa dan sisanya pendamping distrik dan kabupaten.
"Padahal kita punya 13 distrik dan 75 kampung. Kita bisa berhitung sendiri, seberapa efektif tenaga yang ada itu mendampingi seluruh kampung, belum lagi tantangan geografis di sini," tambahnya.
Pemerintah daerah melalui APBD, menurutnya bisa membayar hak para pendamping lokal. Meskipun akan menjadi beban baru namun, hal ini harus diprioritaskan agar pembangunan kampung melalui dana desa bisa maksimal.
"Wajah Teluk Wondama ini sesungguhnya ada di kampung-kampung. Kita punya banyak potensi pariwisata dan itu adanya di kampung-kampung," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) setempat Hendrik Rico Tetelepta menyebutkan pihaknya sudah sejak lama menyuarakan perlunya pengangkatan pendamping lokal dengan biaya dari APBD. Pihaknya pun sudah sejak lama mengusulkan hal itu namun belum mendapat lampu hijau dari tim anggaran Pemda.
“Ada anak muda di kampung yang lulusan sarjana yang mungkin belum ada pekerjaan, mereka bisa dipakai jadi pendamping karena mereka yang sudah tahu karakter dan tahu bahasa di situ, itu yang penting bisa diangkat jadi pendamping,“ jelas Tetelepta.
Salah seorang pendamping kabupaten, Oktovianus Raweyai mengakui kurangnya jumlah pendamping membuat kerja mereka tidak maksimal. Ia menyambut baik rencana Pemkab merekrut pendamping lokal.
“Kami menyambut baik karena itu adalah salah satu harapan kami di Wondama. Jadi dengan adanya komitmen dari asisten I maupun OPD lain kami sambut baik dan kami minta bisa segera, mungkin di 2020 sudah bisa rekrut pendamping desa dengan biaya dari APBD,“ ucap Oktovianus yang berposisi sebagai tenaga ahli teknologi tepat guna.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Teluk Wondama, Jack Ayamiseba di Wasior, Senin, mengungkapkan keterbatasan tenaga pendamping desa menjadi salah satu permasalahan yang membuat pengelolaan dana desa di daerah ini belum optimalkan.
"Perekrutan pendamping lokal akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan jumlah pendamping desa di Teluk Wondama," sebut Ayamiseba.
Sejauh ini di Wondama hanya ada 23 orang tenaga pendamping yang ditempatkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dari Jumlah itu, 19 orang berposisi sebagai pendamping desa dan sisanya pendamping distrik dan kabupaten.
"Padahal kita punya 13 distrik dan 75 kampung. Kita bisa berhitung sendiri, seberapa efektif tenaga yang ada itu mendampingi seluruh kampung, belum lagi tantangan geografis di sini," tambahnya.
Pemerintah daerah melalui APBD, menurutnya bisa membayar hak para pendamping lokal. Meskipun akan menjadi beban baru namun, hal ini harus diprioritaskan agar pembangunan kampung melalui dana desa bisa maksimal.
"Wajah Teluk Wondama ini sesungguhnya ada di kampung-kampung. Kita punya banyak potensi pariwisata dan itu adanya di kampung-kampung," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) setempat Hendrik Rico Tetelepta menyebutkan pihaknya sudah sejak lama menyuarakan perlunya pengangkatan pendamping lokal dengan biaya dari APBD. Pihaknya pun sudah sejak lama mengusulkan hal itu namun belum mendapat lampu hijau dari tim anggaran Pemda.
“Ada anak muda di kampung yang lulusan sarjana yang mungkin belum ada pekerjaan, mereka bisa dipakai jadi pendamping karena mereka yang sudah tahu karakter dan tahu bahasa di situ, itu yang penting bisa diangkat jadi pendamping,“ jelas Tetelepta.
Salah seorang pendamping kabupaten, Oktovianus Raweyai mengakui kurangnya jumlah pendamping membuat kerja mereka tidak maksimal. Ia menyambut baik rencana Pemkab merekrut pendamping lokal.
“Kami menyambut baik karena itu adalah salah satu harapan kami di Wondama. Jadi dengan adanya komitmen dari asisten I maupun OPD lain kami sambut baik dan kami minta bisa segera, mungkin di 2020 sudah bisa rekrut pendamping desa dengan biaya dari APBD,“ ucap Oktovianus yang berposisi sebagai tenaga ahli teknologi tepat guna.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019