Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama, Papua Barat Sarah Silambi mengajak pemangku kepentingan menjaga dan merawat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
"Sebagai pejabat dan pemangku kepentingan di daerah ini, kita semua memiliki kewajiban moral untuk memberikan pemahaman politik yang baik dan benar kepada masyarakat," kata Sarah di Wasior, Selasa.
Ia mengatakan, kontestasi Pilkada 2024 di Teluk Wondama terus memanas sehingga membutuhkan peran pemangku kepentingan baik pemerintah, legislator maupun aparat keamanan memperkuat kerukunan.
Pilkada di Teluk Wondama harus dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan hanya gara-gara perbedaan pilihan politik.
Pilkada 2024 harus kita jaga sehingga sehingga berlangsung dengan penuh keceriaan dalam suasana penuh kedamaian layaknya sebuah pesta.
"Masyarakat harus menyambut pesta demokrasi itu dengan sukacita, bukan dengan penuh ketegangan, saling curiga, saling hujat bahkan saling bermusuhan," ujarnya.
Kabupaten Teluk Wondama yang dijuluki sebagai tanah peradaban orang Papua harus bisa menjadi contoh dan teladan dalam hal kedewasaan maupun kematangan berpolitik.
"Mari kita terus menggemakan, beda pilihan politik itu hal biasa, kita tetap baku sayang itu yang luar biasa," katanya.
Hal senada diutarakan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Daerah Wondama Adrian Worengga agar tetap menjaga Wondama tetap aman dan damai selama perhelatan Pilkada 2024.
Jajaran penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu diharapkan benar-benar bekerja secara jujur dan adil sehingga pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah itu dapat berlangsung dengan damai dan penuh integritas.
DAP Daerah Teluk Wondama menegaskan tetap netral supaya Pilkada berjalan dengan baik meski dua bakal calon yang merupakan anak adat sudah memohon ijin kepada dewan adat.
"Dari situ kami tunjukkan bahwa kami dewan adat netral sehingga kami juga berharap semua penyelenggara harus tetap tunduk kepada semua aturan yang berlaku," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Sebagai pejabat dan pemangku kepentingan di daerah ini, kita semua memiliki kewajiban moral untuk memberikan pemahaman politik yang baik dan benar kepada masyarakat," kata Sarah di Wasior, Selasa.
Ia mengatakan, kontestasi Pilkada 2024 di Teluk Wondama terus memanas sehingga membutuhkan peran pemangku kepentingan baik pemerintah, legislator maupun aparat keamanan memperkuat kerukunan.
Pilkada di Teluk Wondama harus dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan hanya gara-gara perbedaan pilihan politik.
Pilkada 2024 harus kita jaga sehingga sehingga berlangsung dengan penuh keceriaan dalam suasana penuh kedamaian layaknya sebuah pesta.
"Masyarakat harus menyambut pesta demokrasi itu dengan sukacita, bukan dengan penuh ketegangan, saling curiga, saling hujat bahkan saling bermusuhan," ujarnya.
Kabupaten Teluk Wondama yang dijuluki sebagai tanah peradaban orang Papua harus bisa menjadi contoh dan teladan dalam hal kedewasaan maupun kematangan berpolitik.
"Mari kita terus menggemakan, beda pilihan politik itu hal biasa, kita tetap baku sayang itu yang luar biasa," katanya.
Hal senada diutarakan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Daerah Wondama Adrian Worengga agar tetap menjaga Wondama tetap aman dan damai selama perhelatan Pilkada 2024.
Jajaran penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu diharapkan benar-benar bekerja secara jujur dan adil sehingga pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah itu dapat berlangsung dengan damai dan penuh integritas.
DAP Daerah Teluk Wondama menegaskan tetap netral supaya Pilkada berjalan dengan baik meski dua bakal calon yang merupakan anak adat sudah memohon ijin kepada dewan adat.
"Dari situ kami tunjukkan bahwa kami dewan adat netral sehingga kami juga berharap semua penyelenggara harus tetap tunduk kepada semua aturan yang berlaku," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024