Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, Papua Barat Daya, memperkuat kapasitas panitia pengawas distrik atau kecamatan (panwascam) melalui bimbingan teknis (bimtek) sebagai upaya untuk nantinya mampu menangani sengketa Pilkada 2204 di wilayah itu.
Ketua Bawaslu Kota Sorong, Nirma Tindoy, di Sorong, Jumat, menjelaskan kegiatan bimtek ini sangat penting dilaksanakan untuk semakin memperkuat kapasitas tiga anggota panwascam di masing-masing distrik yang ada di Kota Sorong.
“Bimtek ini memang menjadi salah satu cara bagaimana meningkatkan kemampuan para pengawas tingkat distrik atau kecamatan, sehingga nantinya mampu menangani sengketa yang terjadi pada pemilihan suara di tingkat distrik," ujarnya.
Dia menyebutkan bimtek yang berlangsung sejak 22-23 Agustus 2024 melibatkan tiga orang anggota panwascam yang tersebar di 10 distrik.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka, mengatakan pada bimtek ini para anggota panwascam mendapatkan materi terkait dengan mekanisme dan alur penanganan pelanggaran pada tahapan pilkada.
"Kita harap melalui bimtek ini para panwascam mampu menangani setiap sengketa Pilkada 2024 sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar dia.
Dia memprediksi potensi terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024 sangat tinggi, sehingga bimtek ini sangat penting dalam menyiapkan kapasitas penyelenggara di tingkat kecamatan untuk nantinya mampu menyelesaikan setiap sengketa.
"Potensi pelanggaran jika dibandingkan pemilu dengan pilkada, pilkada jauh lebih tinggi, itu berdasarkan pengalaman pengawasan selama ini," ujar dia.
Selain penguatan kapasitas panwascam, Bawaslu serempat juga melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan partisipatif membantu Bawaslu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Ketua Bawaslu Kota Sorong, Nirma Tindoy, di Sorong, Jumat, menjelaskan kegiatan bimtek ini sangat penting dilaksanakan untuk semakin memperkuat kapasitas tiga anggota panwascam di masing-masing distrik yang ada di Kota Sorong.
“Bimtek ini memang menjadi salah satu cara bagaimana meningkatkan kemampuan para pengawas tingkat distrik atau kecamatan, sehingga nantinya mampu menangani sengketa yang terjadi pada pemilihan suara di tingkat distrik," ujarnya.
Dia menyebutkan bimtek yang berlangsung sejak 22-23 Agustus 2024 melibatkan tiga orang anggota panwascam yang tersebar di 10 distrik.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone Sahureka, mengatakan pada bimtek ini para anggota panwascam mendapatkan materi terkait dengan mekanisme dan alur penanganan pelanggaran pada tahapan pilkada.
"Kita harap melalui bimtek ini para panwascam mampu menangani setiap sengketa Pilkada 2024 sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar dia.
Dia memprediksi potensi terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024 sangat tinggi, sehingga bimtek ini sangat penting dalam menyiapkan kapasitas penyelenggara di tingkat kecamatan untuk nantinya mampu menyelesaikan setiap sengketa.
"Potensi pelanggaran jika dibandingkan pemilu dengan pilkada, pilkada jauh lebih tinggi, itu berdasarkan pengalaman pengawasan selama ini," ujar dia.
Selain penguatan kapasitas panwascam, Bawaslu serempat juga melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan partisipatif membantu Bawaslu.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024