Sebanyak 118 kampung dari 19 distrik atau kecamatan di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, telah dinyatakan bebas dari penularan kasus malaria pada 2024.
Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Hotria Sitorus di Manokwari, Senin, mengatakan program intervensi malaria tingkat kampung dilaksanakan sejak tahun 2005.
Pelaksanaan intervensi malaria tingkat kampung mendapat dukungan dari pihak BP LNG Tangguh, dan ke depannya Dinkes setempat menargetkan eliminasi malaria tingkat kabupaten.
"Surat keputusan dan peraturan bupati penetapan 118 kampung bebas malaria masih diproses oleh Bagian Hukum Setda Bintuni," kata Hotria.
Ia menjelaskan jumlah kasus positif malaria tahun 2023 di Teluk Bintuni ada 332 kasus, dan setelah dilakukan intervensi secara masif jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 152 kasus pada 2024.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran kolaborasi antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan, mitra kerja (BP Tangguh), dan semua aparatur pemerintah kampung.
"Termasuk dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Teluk Bintuni. Jadi, keberhasilan ini berkat kerja sama semua pihak," ucap Hotria.
Ia mengakui bahwa selama pelaksanaan intervensi ada sejumlah kendala yang ditemukan, hal itu dipengaruhi minimnya pemahaman masyarakat terhadap penularan kasus malaria.
Pemerintah kemudian menggencarkan sosialisasi dan edukasi guna mendukung kegiatan intervensi seperti survei kontak setelah ditemukan adanya kasus positif di setiap kampung.
"Survei kontak radiusnya 100 meter dari rumah penderita. Langkah berikutnya adalah penyelidikan epidemiologi malaria," ujarnya.
Hasil penyelidikan epidemiologi, kata dia, kemudian dianalisis untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencegah penularan malaria seperti pembagian kelambu atau lainnya.
Penularan kasus malaria rata-rata dipengaruhi mobilitas masyarakat dari wilayah yang berkategori endemis, namun enggan memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat.
"Kendala lapangan hanya itu saja karena masyarakat belum paham mana daerah endemis dan yang mana bukan," ucap Hotria Sitorus.
Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni Hotria Sitorus saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Senin. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Papua Barat Nurmawati mengapresiasi keberhasilan 118 kampung di Teluk Bintuni yang mencapai eliminasi malaria.
Pencapaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh kampung se-Papua Barat dalam menekan penularan kasus malaria, sehingga target eliminasi tingkat provinsi tercapai pada 2027.
"Sebanyak 56 persen kampung yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni sudah meraih sertifikat bebas malaria," ucap Nurmawati.
Pihaknya mendorong agar upaya intervensi malaria ditingkatkan dari level kampung ke level kabupaten agar dapat meraih sertifikat dari Gubernur Papua Barat mengikuti jejak Kabupaten Pegunungan Arfak.
Ada tiga kabupaten yang dinyatakan sebagai daerah dengan kasus positif malaria terendah se-Papua Barat, yaitu Teluk Bintuni (152 kasus), Fakfak (153 kasus), dan Kaimana (186 kasus).
"Total kasus malaria di Papua Barat tahun 2024 ada 3.716 kasus, dan satu kabupaten berhasil dinyatakan bebas malaria yaitu Pegunungan Arfak," ucap Nurmawati.
