Kodam Kasuari: Informasi KKB serang personel TNI di Bintuni bentuk propaganda

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari menegaskan bahwa informasi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap personel TNI di Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat, merupakan bentuk propaganda.

Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan di Manokwari, Rabu, mengatakan informasi tersebut disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menciptakan keresahan masyarakat setempat.

"Tidak ada penyerangan dari KKB atau OPM terhadap pasukan TNI di Teluk Bintuni. Itu hoaks dan propaganda supaya masyarakat resah," kata Syawaludin.

Kapendam juga membantah penyebarluasan informasi yang tidak benar tentang tewasnya tiga personel TNI dalam insiden kontak senjata dengan KKB di Teluk Bintuni pada 13 Januari 2025 sekira pukul 08.30 WIT.

Jajaran TNI telah meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat di Teluk Bintuni tidak mudah terprovokasi dengan informasi tersebut, sehingga aktivitas dapat berjalan seperti sediakala.

"Alhamdulillah sampai saat ini situasi tetap aman terkendali. Kegiatan masyarakat juga berjalan seperti biasa. Sekali lagi saya tegaskan, itu hoaks," ujar Kapendam.

Dia menyebut beberapa personel TNI yang bertugas di Pos Kampung Mayerga sempat mendengar ada bunyi letupan senjata organik, namun hal itu bukan dipengaruhi oleh aksi penembakan kedua belah pihak.

Kodam menduga bunyi letupan senjata organik sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu yang kemudian diikuti dengan klaim sepihak bahwa telah terjadi penembakan dengan korban tiga personel TNI.

"Anggota kami sempat dengar ada bunyi letupan senjata, tapi bukan aksi tembak menembak antara KKB dengan TNI," kata Kapendam.

Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni tetap berkomunikasi dengan personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas, apabila menerima informasi adanya gangguan stabilitas keamanan daerah.

TNI-Polri berkomitmen menjaga kondusifitas daerah guna mendukung pelaksanaan program pembangunan, oleh sebabnya koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda terus ditingkatkan.

"Koordinasi lintas pemangku kepentingan itu sangat dibutuhkan, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terpelihara dengan baik," ucap Syawaludin Abuhasan.