Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, di Manado, Jumat, mengatakan terus meningkatkan pembiayaan KUR di sektor perikanan wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua).
"Kami mendorong sektor perikanan mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik melalui skema KUR Khusus, Kecil atau mikro," kata Ferry.
Kemenko Bidang Perekonomian tengah mendorong skema KUR Khusus yang memiliki banyak manfaat untuk kelompok nelayan antara lain bunga enam persen fix tanpa batasan plafon.
Kemenko Bidang Perekonomian memerlukan dukungan Pemda dan pemangku kepentingan daerah untuk dapat melakukan pemetaan dan pendataan klaster yang potensial yang diikuti dengan pengembangan ekosistem model bisnis UMKM dengan offtakers.
Sejalan dengan itu, penyaluran KUR khusus juga dapat diperkuat dengan pemanfaatan kolateral kapal kayu sebagai penjaminan pembiayaan.
Askrindo, kata sebagai salah satu BUMN penjaminan kredit tengah gencar melakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada perbankan dan pelaku usaha.
Secara makro, Bank Indonesia juga memiliki Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mendorong perbankan untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit ke sektor prioritas salah satunya perikanan.
Selain pembiayaan, penguatan kinerja perikanan juga didukung dengan perbaikan infrastruktur perikanan.
Kemenko tengah berupaya melakukan berbagai pengembangan ekosistem perikanan antara lain Eco Fishing Port di Kendari dan Bitung, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional di Biak, Merauke, Ambon, dan Tual, serta pembangunan Lab Keamanan Pangan di Kota Tual.
Penguatan infrastruktur juga dilakukan melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang saat ini sudah diujicobakan di Kota Tual.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Ady Candra mengatakan kebijakan PIT bertujuan untuk mengatur pendaratan perikanan, menyeragamkan musim penangkapan ikan termasuk masa berlaku perizinan berusaha sehingga mempermudah dalam tata kelola.
Kewajiban Pendaratan Ikan di Zona Penangkapan Ikan diharapkan dapat meningkatkan investasi perikanan tangkap di Sulampua.
Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Produk PT Askrindo Yudhi Ferraro menjelaskan terkait skema asuransi kredit kapal kayu yang masih membutuhkan dukungan perbankan dan sosialisasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, Bank Indonesia bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pelaku usaha akan terus bersinergi mengakselerasi berbagai program penguatan produksi sektor perikanan yang berkelanjutan.
Sehingga, katanya, turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui inflasi yang terkendali.
"Sekaligus meningkatkan hubungan dagang luar negeri dengan pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024