Kontraktor pelaksana pembangunan infrastruktur jalan serta sarana prasarana lain di wilayah Provinsi Papua Barat wajib memperhatikan dampak resiko bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat, Derek Ampnir, Minggu mengatakan, cuaca di daerah tersebut beberapa tahun terakhir cukup dinamis sebagai dampak perubahan iklim global.

"Cuaca kita tidak menentu, beberapa hari panas lalu tiba-tiba hujan dan sekarang ini intensitas hujan di Papua Barat masih cukup tinggi. Lain dengan wilayah jawa serta sebagian besar wilayah barat," kata Ampnir.

Bencana banjir dan longsor berpotensi terjadi di sejumlah daerah Papua Barat. Aspek pengurangan resiko bencana agar terus dipedomani dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

"Seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, itu cukup rentan terjadi longsor. Maka aspek pengurangan resiko bencanaya harus dipertimbangkan betul-betul," katanya.

Hendaknya, ujar Ampnir, penyedia jasa tidak semata-mata mengorientasikan kecepatan dan keuntungan dari pembangunan tersebut. Melainkan, keberlanjutan serta dampak terburuk yang mungkin terjadi akibat pembangunan.

"Lihat cuaca juga kajian tentang kerentananta, apalagi kalau musim hujan seperti ini. Keselamatan harus menjadi prioritas, termasuk juga jangan sampai ada yang rugi baik penyedia jasa maupun pemerintah daerah," ucapnya lagi.

Derek mengutarakan, penanganan bencana bukan semata urusan pemerintah. Masyarakat termasuk swasta diminta berpartisipasi sesuai peran masing-masing.

Menurutnya, Papua Barat saat ini sudah lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Meskipun demikian, peran swasta masih perlu ditingkatkan agar pembangunan di daerah tersebut ramah terhadap bencana.

"Yang harus benar-benar dipahami kontraktor selaku penyedia jasa adalah dampak resiko bencana. Harus ada kajian sebelum membangun, sehingga pembangunan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru," katanya.
 

Pewarta: Toyiban

Editor : Key Tokan A


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019