Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan, provinsi tersebut merupakan salah satu prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Dominggus pun kembali mengingatkan, seluruh jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan harus disertai laporan pertanggungjawaban.
"Begitu pejabat eselon III, eselon IV saya selalu ingatkan dalam setiap kegiatan rapat. Hati-hati kelola uang, supaya hidup tenang tanpa was-was," katanya gubernur, Selasa.
Mandacan menyebutkan, KPK sedang memonitor dan mengevaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi di provinsi ini. Sejak tahun 2016, rencana aksi pemberantasan korupsi di daerah ini sudah dimulai.
Menurutnya, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian KPK seperti pembenahan aset khususnya kendaraan dinas, dan rumah dinas, pembenahan manajemen kepegawaian, optimalisasi pendapatan daerah serta Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
‘’KPK mengharapkan agar gubernur memiliki komitmen terhadap integritas, wibawa dan moral sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,’’ tuturnya.
Gubernur memerintahkan kepada para pejabat untuk segera mengisi LHKPN. Pejabat yang masih kesulitan mengisi LHKPN dapat berkoordinasi dengan Inspektorat.
‘’Pimpinan OPD harus terus berkoordinasi dengan Inspektorat untuk pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi. Segera laporkan LHKPN kepada KPK sesuai ketentuan berlaku,’’ tuturnya.
Ia juga mengimbau para pemimpin OPD menjadi teladan bagi stafnya, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
"Jangan karena merasa pimpinan lalu memberikan perintah sembarang sama bawahan. Anggaran harus dikelola baik sesuai aturan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Dominggus pun kembali mengingatkan, seluruh jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan harus disertai laporan pertanggungjawaban.
"Begitu pejabat eselon III, eselon IV saya selalu ingatkan dalam setiap kegiatan rapat. Hati-hati kelola uang, supaya hidup tenang tanpa was-was," katanya gubernur, Selasa.
Mandacan menyebutkan, KPK sedang memonitor dan mengevaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi di provinsi ini. Sejak tahun 2016, rencana aksi pemberantasan korupsi di daerah ini sudah dimulai.
Menurutnya, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian KPK seperti pembenahan aset khususnya kendaraan dinas, dan rumah dinas, pembenahan manajemen kepegawaian, optimalisasi pendapatan daerah serta Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
‘’KPK mengharapkan agar gubernur memiliki komitmen terhadap integritas, wibawa dan moral sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,’’ tuturnya.
Gubernur memerintahkan kepada para pejabat untuk segera mengisi LHKPN. Pejabat yang masih kesulitan mengisi LHKPN dapat berkoordinasi dengan Inspektorat.
‘’Pimpinan OPD harus terus berkoordinasi dengan Inspektorat untuk pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi. Segera laporkan LHKPN kepada KPK sesuai ketentuan berlaku,’’ tuturnya.
Ia juga mengimbau para pemimpin OPD menjadi teladan bagi stafnya, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
"Jangan karena merasa pimpinan lalu memberikan perintah sembarang sama bawahan. Anggaran harus dikelola baik sesuai aturan," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019