Delapan provinsi se-Tanah Papua dan Maluku bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan rekonsiliasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) triwulan I tahun 2024 di Manokwari, Papua Barat.
Delapan provinsi tersebut yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Jacob S Fonataba di Manokwari, Jumat, mengatakan, rekonsiliasi merupakan upaya mengonfirmasi kesesuaian data sektor pajak khususnya penerimaan PBB-KB secara transparan dan akuntabel.
"Supaya dapat diketahui apa yang menjadi hak pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dimaksud," ucap Fonataba.
Dia berharap rapat koordinasi dan rekonsiliasi tersebut tidak hanya seremonial melainkan dapat merumuskan rekomendasi yang inovatif dalam menunjang pengawasan terhadap sistem penerimaan PBB-KB masa mendatang.
Delapan pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentunya akan meningkatkan kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku wajib pungut.
"Supaya ada kepercayaan antara pemerintah daerah dan Pertamina sebagai wajib pungut," ucap Fonataba.
Dia mengakui bahwa kapasitas fiskal utama Provinsi Papua Barat yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim, sehingga diperlukan sinergisitas dan kolaborasi untuk mengoptimalkan sektor potensial.
Kontribusi signifikan terhadap realisasi PAD bersumber dari pajak daerah namum belum mampu diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.
"Upaya yang dilakukan antara lain memperbaiki regulasi, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi PAD," ucap Fonataba.
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Papua Barat Bachri Yasin menjelaskan, rekonsiliasi tersebut memastikan jumlah penerimaan pemerintah daerah atas PBB-KB yang didistribusikan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Sektor PBB-KB menjadi bagian dari komponen PAD yang nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sekolah di daerah.
"Hasil rapat koordinasi ini nantinya menghasilkan rekomendasi berupa kerja sama antardaerah dalam meningkatkan pengawasan PKB-BB," ucap Bachri Yasin.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Delapan provinsi tersebut yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Jacob S Fonataba di Manokwari, Jumat, mengatakan, rekonsiliasi merupakan upaya mengonfirmasi kesesuaian data sektor pajak khususnya penerimaan PBB-KB secara transparan dan akuntabel.
"Supaya dapat diketahui apa yang menjadi hak pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dimaksud," ucap Fonataba.
Dia berharap rapat koordinasi dan rekonsiliasi tersebut tidak hanya seremonial melainkan dapat merumuskan rekomendasi yang inovatif dalam menunjang pengawasan terhadap sistem penerimaan PBB-KB masa mendatang.
Delapan pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentunya akan meningkatkan kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku wajib pungut.
"Supaya ada kepercayaan antara pemerintah daerah dan Pertamina sebagai wajib pungut," ucap Fonataba.
Dia mengakui bahwa kapasitas fiskal utama Provinsi Papua Barat yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim, sehingga diperlukan sinergisitas dan kolaborasi untuk mengoptimalkan sektor potensial.
Kontribusi signifikan terhadap realisasi PAD bersumber dari pajak daerah namum belum mampu diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.
"Upaya yang dilakukan antara lain memperbaiki regulasi, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi PAD," ucap Fonataba.
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Papua Barat Bachri Yasin menjelaskan, rekonsiliasi tersebut memastikan jumlah penerimaan pemerintah daerah atas PBB-KB yang didistribusikan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Sektor PBB-KB menjadi bagian dari komponen PAD yang nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sekolah di daerah.
"Hasil rapat koordinasi ini nantinya menghasilkan rekomendasi berupa kerja sama antardaerah dalam meningkatkan pengawasan PKB-BB," ucap Bachri Yasin.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024