Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengelar forum konsolidasi daerah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua pegunungan Kamis .
Deputi Bidang Sosial Kemiskinan Ekstrem Kemenko PMK R Nunung Nuryartono di Jayapura, Kamis, mengatakan guna mencapai target 0 persen pada kemiskinan ekstrem dibutuhkan kerja sama baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
“Berdasarkan hasil perhitungan BPS tingkat kemiskinan ekstrem Papua mengalami penurunan terbesar yakni 3,25 persen,” katanya.
Menurut Nunung, pada Maret 2023 kemiskinan ekstrem di Papua mencapai angka 7,67 persen, turun dibanding jbulan yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 10,92 persen.
“Sehingga tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Papua 7,67 persen dan terendah di Kalimantan Timur 0,10 persen,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,25 persen dari Maret 2022 - Maret 2023.
“Dimana angka tersebut, menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia sehingga kami memberikan apresiasi bahwa wilayah di Papua, angka kemiskinan ekstrem itu penurunannya terbesar dibanding provinsi lainnya di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu Plt Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan pihaknya menyambut baik penurunan angka kemiskinan ekstrem di Bumi Cenderawasih.
“Hanya saja, kami berharap ada data yang akurat dari kabupaten dan kota, mengenai lokasi dan jumlah kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya sehingga penanganan yang dilakukan ke depan tepat sasaran serta memenuhi semua hal dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Menurut Yohanis, Papua dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu tantangannya adalah data. Jika ada data akurat keluarga miskin dimana, maka bisa ditangani secara tepat.
“Dengan begitu target 0 persen angka kemiskinan ekstrem dapat tercapai di 2024,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024