Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong menggandeng seluruh satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalisasi barang milik negara (BMN).
Kepala KPKNL Sorong Antonius Arie Wibowo di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, menjelaskan dialog kinerja bertujuan menyamakan persepsi dan membuat rancangan strategis untuk pencapaian tujuan bersama di tahun 2024 ini dengan pemanfaatan aset yang ada di wilayah itu.
"Tidak hanya dari sisi kami selaku pemberi layanan atau selalu pemilik peta strategis kinerja, akan tetapi juga dari sisi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya," jelas Kepala KPKNL Sorong saat memaparkan materi pada kegiatan dialog kinerja dan pemberian penghargaan Anugerah Reksa Bandha di Kantor KPKNL Sorong.
Menurut dia, fungsi kekayaan negara semakin hari semakin penting. Hal tersebut terlihat dari pelayanan publik yang diberikan, nilai barang milik negara (BMN) yang terdapat pada neraca atau laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) semakin hari semakin meningkat dan penentu opini pemeriksaan BPK.
"Karena penting maka di dalam dialog ini kita meminta dukungan kinerja dari seluruh satker dan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan BMN di setiap wilayah," katanya.
Sebab, kata dia, manfaat Asset Management terasa jika ada permasalahan atau sengketa terutama pada saat sertifikasi BMN berupa tanah, BMN digunakan fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Kemudian, tingginya pemanfaatan atau optimalisasi BMN dalam penerimaan negara bukan pajak (PNPB), BMN sebagai penentu quality spending dalam belanja pemeliharaan dan belanja modal serta BMN digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN (underlying penerbitan Sukuk).
"Saat ini sudah ada perubahan pradigma dari administrator dari tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum menjadi asset manager (highest and best use, revenue center dan cost efficiency)," ujarnya.
Dia mengakui bahwa KPKNL Sorong merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan mempunyai tugas antara lain pengurusan piutang negara atau daerah, pengelolaan aset negara atau BMN, pelayanan lelang dan pelayanan penilaian.
Capaian kinerja utama KPKNL Sorong pada 2023 terdiri atas penerima negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp16,61 miliar dengan rincian Provinsi Papua Barat Rp6,55 miliar atau 39,38 persen berasal dari PNBP pelaksanaan lelang senilai Rp3,89 miliar dan PNBP pengelolaan BMN senilai Rp2,66 miliar.
Kemudian di Papua Barat Daya sebesar Rp5,75 miliar atau 34,73 persen dari PNBP pelaksanaan lelang senilai Rp2,99 miliar dan PNBP pengelolaan BMN senilai Rp2,76 miliar.
"Provinsi lain itu senilai Rp4,31 miliar atau 25,99 persen berasal dari PNBP pelaksanaan lelang," bebernya.
Berikut adalah realisasi pokok lelang pada 2023 senilai Rp152,77 miliar, terdiri atas Provinsi Papua Barat Rp67,86 miliar atau 44,42% dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp76,82 miliar atau 50,29 persen. Kemudian provinsi lainnya sebesar Rp8,09 miliar atau 5,29 persen.
Selain itu, nilai buku BMN pada wilayah kerja KPKNL Sorong per 31 Desember 2023 sebesar Rp59,25 triliun, terdiri atas Provinsi Papua Barat sebesar Rp38,46 triliun atau 64,90 persen dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp20,79 triliun atau 35,09 persen.
"Kita juga telah memberikan penghargaan kepada beberapa satker atas komitmen dan dukungan terhadap pemanfaatan BMN baik di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala KPKNL Sorong Antonius Arie Wibowo di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, menjelaskan dialog kinerja bertujuan menyamakan persepsi dan membuat rancangan strategis untuk pencapaian tujuan bersama di tahun 2024 ini dengan pemanfaatan aset yang ada di wilayah itu.
"Tidak hanya dari sisi kami selaku pemberi layanan atau selalu pemilik peta strategis kinerja, akan tetapi juga dari sisi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya," jelas Kepala KPKNL Sorong saat memaparkan materi pada kegiatan dialog kinerja dan pemberian penghargaan Anugerah Reksa Bandha di Kantor KPKNL Sorong.
Menurut dia, fungsi kekayaan negara semakin hari semakin penting. Hal tersebut terlihat dari pelayanan publik yang diberikan, nilai barang milik negara (BMN) yang terdapat pada neraca atau laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) semakin hari semakin meningkat dan penentu opini pemeriksaan BPK.
"Karena penting maka di dalam dialog ini kita meminta dukungan kinerja dari seluruh satker dan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan BMN di setiap wilayah," katanya.
Sebab, kata dia, manfaat Asset Management terasa jika ada permasalahan atau sengketa terutama pada saat sertifikasi BMN berupa tanah, BMN digunakan fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Kemudian, tingginya pemanfaatan atau optimalisasi BMN dalam penerimaan negara bukan pajak (PNPB), BMN sebagai penentu quality spending dalam belanja pemeliharaan dan belanja modal serta BMN digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN (underlying penerbitan Sukuk).
"Saat ini sudah ada perubahan pradigma dari administrator dari tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum menjadi asset manager (highest and best use, revenue center dan cost efficiency)," ujarnya.
Dia mengakui bahwa KPKNL Sorong merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan mempunyai tugas antara lain pengurusan piutang negara atau daerah, pengelolaan aset negara atau BMN, pelayanan lelang dan pelayanan penilaian.
Capaian kinerja utama KPKNL Sorong pada 2023 terdiri atas penerima negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp16,61 miliar dengan rincian Provinsi Papua Barat Rp6,55 miliar atau 39,38 persen berasal dari PNBP pelaksanaan lelang senilai Rp3,89 miliar dan PNBP pengelolaan BMN senilai Rp2,66 miliar.
Kemudian di Papua Barat Daya sebesar Rp5,75 miliar atau 34,73 persen dari PNBP pelaksanaan lelang senilai Rp2,99 miliar dan PNBP pengelolaan BMN senilai Rp2,76 miliar.
"Provinsi lain itu senilai Rp4,31 miliar atau 25,99 persen berasal dari PNBP pelaksanaan lelang," bebernya.
Berikut adalah realisasi pokok lelang pada 2023 senilai Rp152,77 miliar, terdiri atas Provinsi Papua Barat Rp67,86 miliar atau 44,42% dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp76,82 miliar atau 50,29 persen. Kemudian provinsi lainnya sebesar Rp8,09 miliar atau 5,29 persen.
Selain itu, nilai buku BMN pada wilayah kerja KPKNL Sorong per 31 Desember 2023 sebesar Rp59,25 triliun, terdiri atas Provinsi Papua Barat sebesar Rp38,46 triliun atau 64,90 persen dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp20,79 triliun atau 35,09 persen.
"Kita juga telah memberikan penghargaan kepada beberapa satker atas komitmen dan dukungan terhadap pemanfaatan BMN baik di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024