Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Otto Ihalauw meminta kepada enam kepala daerah di provinsi ke-38 itu untuk fokus membangun sumber daya manusia di wilayah itu, sebagai bagian dari implementasi dari otonomi khusus (Otsus) Papua.
"Kurangi kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, bangun manusia Papua berdasarkan empat isu strategis, yakni Papua Sehat, cerdas, produktif, dan damai," kata Otto Ihalauw di Sorong, Sabtu.
Menurutnya, jika melihat penerapan Otsus sebelumnya, memang tidak dibilang gagal tetapi belum tepat sasaran, karena banyak infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan yang telah dibangun menggunakan dana Otsus belum efektif sebagaimana mestinya.
"Bicara soal Papua Sehat, saya jalan di pedalaman, banyak puskesmas yang telah dibangun tapi tidak difungsikan dengan baik. Di situ kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama, kita harus mengubah strategi pendekatan pembangunan di Papua," katanya.
Kemudian, katanya, berbicara soal Papua Cerdas, banyak orang Papua yang menganggur, putus sekolah karena pendekatan dan intervensi melalui kebijakan yang diambil belum menyentuh persoalan substansial.
"Selain itu, soal Papua produktif, kita lihat saja Kota Sorong sampai saat ini terjadi masalah sosial. Ternyata kita tidak bisa menyalurkan anak Papua masuk ke pasar kerja yang ada, karena banyak anak Papua yang tamat sekolah tapi berorientasi kepada PNS. Padalah kita punya pasar kerja yang memadai," katanya.
Menurutnya, ini persoalan dasar yang mestinya menjadi dan mendapatkan perhatian dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
"Sebab kita tidak bisa mengulangi pengalaman yang sama sebelumnya, ini membutuhkan strategi pendekatan lain dalam penerapan anggaran Otsus," katanya.
Upaya konkretnya saat ini, kata Otto setiap daerah di Papua Barat Daya harus mampu melihat dan menganalisis isu-isu faktual yang nantinya bisa masuk pada perencanaan lima tahun ke depan.
"Kita berharap setiap daerah harus menyampaikan isu-isu faktual yang diselaraskan dengan empat isu strategis," katanya.
Dia juga menyebutkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan ruang lingkup yang cukup bagi setiap daerah di Papua Barat Daya untuk mengidentifikasi strategi faktual yang terjadi di masing-masing daerah, kemudian hal itu dimasukkan di dalam rencana pembangunan lima tahu ke depan.
"Rencana program pembangunan lima tahun itu nantinya disinkronkan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua -RAPPP-," katanya.
Otto Ihalauw merasa yakin bahwa ketika perencanaan program lima tahun dari setiap daerah selaras dengan RAPPP, maka pembangunan di Papua Barat Daya yang berdasar pada empat isu strategis benar-benar terwujud secara baik dan maksimal.
"Kita akan tetap kawal ini, supaya orientasi percepatan pembangunan di Papua Barat Daya terwujud," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Kurangi kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, bangun manusia Papua berdasarkan empat isu strategis, yakni Papua Sehat, cerdas, produktif, dan damai," kata Otto Ihalauw di Sorong, Sabtu.
Menurutnya, jika melihat penerapan Otsus sebelumnya, memang tidak dibilang gagal tetapi belum tepat sasaran, karena banyak infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan yang telah dibangun menggunakan dana Otsus belum efektif sebagaimana mestinya.
"Bicara soal Papua Sehat, saya jalan di pedalaman, banyak puskesmas yang telah dibangun tapi tidak difungsikan dengan baik. Di situ kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama, kita harus mengubah strategi pendekatan pembangunan di Papua," katanya.
Kemudian, katanya, berbicara soal Papua Cerdas, banyak orang Papua yang menganggur, putus sekolah karena pendekatan dan intervensi melalui kebijakan yang diambil belum menyentuh persoalan substansial.
"Selain itu, soal Papua produktif, kita lihat saja Kota Sorong sampai saat ini terjadi masalah sosial. Ternyata kita tidak bisa menyalurkan anak Papua masuk ke pasar kerja yang ada, karena banyak anak Papua yang tamat sekolah tapi berorientasi kepada PNS. Padalah kita punya pasar kerja yang memadai," katanya.
Menurutnya, ini persoalan dasar yang mestinya menjadi dan mendapatkan perhatian dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
"Sebab kita tidak bisa mengulangi pengalaman yang sama sebelumnya, ini membutuhkan strategi pendekatan lain dalam penerapan anggaran Otsus," katanya.
Upaya konkretnya saat ini, kata Otto setiap daerah di Papua Barat Daya harus mampu melihat dan menganalisis isu-isu faktual yang nantinya bisa masuk pada perencanaan lima tahun ke depan.
"Kita berharap setiap daerah harus menyampaikan isu-isu faktual yang diselaraskan dengan empat isu strategis," katanya.
Dia juga menyebutkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan ruang lingkup yang cukup bagi setiap daerah di Papua Barat Daya untuk mengidentifikasi strategi faktual yang terjadi di masing-masing daerah, kemudian hal itu dimasukkan di dalam rencana pembangunan lima tahu ke depan.
"Rencana program pembangunan lima tahun itu nantinya disinkronkan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua -RAPPP-," katanya.
Otto Ihalauw merasa yakin bahwa ketika perencanaan program lima tahun dari setiap daerah selaras dengan RAPPP, maka pembangunan di Papua Barat Daya yang berdasar pada empat isu strategis benar-benar terwujud secara baik dan maksimal.
"Kita akan tetap kawal ini, supaya orientasi percepatan pembangunan di Papua Barat Daya terwujud," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024