Manokwari (ANTARA) - Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Irene Manibuy menyatakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) salah satu langkah untuk menyejahterakan masyarakat Papua.
“Pemekaran masih dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat di tanah Papua sekaligus bisa mengatasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya di Manokwari, Kamis.
Ia mengatakan bahwa memperjuangkan pemekaran di Papua bukanlah perkara mudah karena harus menyatukan pemikiran masyarakat sekaligus pemimpin daerah.
Perjuangan pemekaran bahkan bisa menimbulkan konflik dan masyarakat Papua yang akhirnya justru menjadi korbannya.
Untuk itu, BP3OKP berkomitmen untuk mengawal setiap usulan pemekaran di Papua, apalagi sejak tahun 2012 terdapat 40 usulan pemekaran daerah di Tanah Papua yang sudah masuk draf RUU DOB.
Dari 40 tersebut, 10 usulan DOB ada di Papua Barat dan baru satu yang sudah terwujud yaitu DOB Provinsi Papua Barat Daya pada 2022.
BP3OKP akan berjuang bersama pemerintah daerah dan DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPD untuk melaporkan langsung ke Presiden RI melalui Ketua BP3OKP yaitu Wakil Presiden.
“Karena BP3OKP dibentuk berdasarkan pasal 68A UU Otsus No. 2 Tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan penerapan otsus jilid I selama 20 tahun,” ujarnya.
Ia mengatakan tugas BP3OKP membawa seluruh aspirasi masyarakat yang terhambat penyelesaiannya dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Bagi pemerintah RI saat ini, otsus satu-satunya solusi untuk pembangunan di Papua.
“Setelah moratorium DOB dibuka, kita mengajak pimpinan daerah, MRP, DPR provinsi, untuk sama-sama mendukung dan mendorong proses pemekaran di tanah Papua,” ujarnya.
Irene Manibuy: Pemekaran salah satu langkah sejahterakan masyarakat Papua
Kamis, 30 Januari 2025 20:59 WIB
Anggota BP3OKP Irene Manibuy bertemu dengan salah satu tetua adat di Papua Barat. ANTARA/Ali Nur Ichsan
