Kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dinilai belum mengalami peningkatan secara signifikan, meskipun daerah sudah menerapkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi, Minggu mengatakan pembayaran TPP bertujuan agar ASN lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya.
"Kondisi kita masih jauh dari harapan. pemerintah daerah sudah memberi TPP tetapi kinerja ASN belum mengalami perubahan yang jauh lebih baik," kata dia.
Musa mengungkapkan, pada apel gabungan Jumat (5/4), pihaknya mencatat jumlah ASN yang tidak hadir tanpa keterangan mencapai 808 orang. Kondisi tersebut sering terjadi cukup lama.
"Ini tidak mengalami perbaikan dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, tetap begini saja. Padahal dengan TPP kita menginginkan perubahan ke arah lebih baik,’’ sebut Musa
Seharusnya, lanjut Musa, ASN di Pemprov Papua Barat bersyukur karena TPP yang diterima lebih besar daerah lain, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini semestinya, menjadi motivasi dalam bekerja.
Pada apel gabungan sebelumnya, kata Musa, Wakil Gubernur memberikan teguran keras kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, karena tidak ada satu pun staf yang mengikuti apel. Wagub pun saat itu langsung turun melaksanakan inspeksi dan bertemu dengan para staf Dispora.
Sekretaris Daerah Papua Barat, Nathaniel Mandacan pada kesempatan sebelumnya juga menyoroti banyaknya ASN yang tidak mengikuti apel. Ia mewacanakan untuk merubah sistem perhitungan nilai TPP yang diterima ASN per bulan.
Sekda mengatakan, perhitungan besaran TPP tak hanya berdasarkan tingkat kehadiran. Ke depan kinerja kinerja ASN akan menjadi indikator dalam pembayaran tunjangan.
‘’Masih sering pegawai kita hanya datang mengisi absen atau check lock dan kemudian meninggalkan kantor. Ke depan jangan berfikir mau seperti itu terus. Datang saja tidak cukup, harus ada yang dikerjakan baru bisa terima TPP," sebut Sekda.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi, Minggu mengatakan pembayaran TPP bertujuan agar ASN lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya.
"Kondisi kita masih jauh dari harapan. pemerintah daerah sudah memberi TPP tetapi kinerja ASN belum mengalami perubahan yang jauh lebih baik," kata dia.
Musa mengungkapkan, pada apel gabungan Jumat (5/4), pihaknya mencatat jumlah ASN yang tidak hadir tanpa keterangan mencapai 808 orang. Kondisi tersebut sering terjadi cukup lama.
"Ini tidak mengalami perbaikan dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, tetap begini saja. Padahal dengan TPP kita menginginkan perubahan ke arah lebih baik,’’ sebut Musa
Seharusnya, lanjut Musa, ASN di Pemprov Papua Barat bersyukur karena TPP yang diterima lebih besar daerah lain, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini semestinya, menjadi motivasi dalam bekerja.
Pada apel gabungan sebelumnya, kata Musa, Wakil Gubernur memberikan teguran keras kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, karena tidak ada satu pun staf yang mengikuti apel. Wagub pun saat itu langsung turun melaksanakan inspeksi dan bertemu dengan para staf Dispora.
Sekretaris Daerah Papua Barat, Nathaniel Mandacan pada kesempatan sebelumnya juga menyoroti banyaknya ASN yang tidak mengikuti apel. Ia mewacanakan untuk merubah sistem perhitungan nilai TPP yang diterima ASN per bulan.
Sekda mengatakan, perhitungan besaran TPP tak hanya berdasarkan tingkat kehadiran. Ke depan kinerja kinerja ASN akan menjadi indikator dalam pembayaran tunjangan.
‘’Masih sering pegawai kita hanya datang mengisi absen atau check lock dan kemudian meninggalkan kantor. Ke depan jangan berfikir mau seperti itu terus. Datang saja tidak cukup, harus ada yang dikerjakan baru bisa terima TPP," sebut Sekda.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019