Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkenalkan pemanfaatan karbon sektor kehutanan untuk peningkatan ekonomi di Papua Barat Daya (PBD) lewat sosialisasi perdagangan karbon sektor kehutanan regional Papua dan Maluku.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK Drasospolino di Sorong, Minggu, menjelaskan pengenalan manfaatkan lewat perdagangan karbon sektor kehutanan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang tata cara pelelangan karbon supaya stakeholder, pengusaha dan masyarakat mampu memahami arti karbon, nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, kemudian diikuti dengan cara masuk pada pelelangan karbon itu.
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023, kata dia, merupakan komitmen Indonesia untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC).
"Ini penting disampaikan supaya manfaat dari pelelangan karbon itu benar-benar dipahami dengan baik kemudian diikuti dengan upaya optimalisasi karbon untuk menunjang pertumbuhan ekonomi," jelas Drasospolino.
Pendekatan lewat sosialisasi itu dianggap penting supaya pemangku kepentingan dan para pelaku usaha bisa memahami tata cara, persyaratan serta perhitungan dalam melihat hasil perdagangan karbon.
"Bagi para pelaku usaha atau siapa pun itu juga bisa masuk dalam kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan, karena peluang pertumbuhan ekonomi ada di sana," kata Sekretaris Direktorat Jenderal.
Dia menyebutkan, secara umum ada dua mekanisme bentuk perdagangan karbon pada sektor kehutanan yakni perdagangan emisi dan offset emisi GRK.
Karena, kata dia, Provinsi Papua Barat Daya memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, baik melalui pengurangan emisi langsung maupun offset. Sebab PBD memiliki luas hutan yang berpotensi menjadi daerah offset emisi yang signifikan.
"Perdagangan karbon ini pun menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengendalian perubahan iklim melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK)," beber dia.
Dia meyakini bahwa dengan adanya perdagangan karbon bisa menekan emisi 32,8 persen bisa tercapai secara maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK Drasospolino di Sorong, Minggu, menjelaskan pengenalan manfaatkan lewat perdagangan karbon sektor kehutanan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang tata cara pelelangan karbon supaya stakeholder, pengusaha dan masyarakat mampu memahami arti karbon, nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, kemudian diikuti dengan cara masuk pada pelelangan karbon itu.
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023, kata dia, merupakan komitmen Indonesia untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC).
"Ini penting disampaikan supaya manfaat dari pelelangan karbon itu benar-benar dipahami dengan baik kemudian diikuti dengan upaya optimalisasi karbon untuk menunjang pertumbuhan ekonomi," jelas Drasospolino.
Pendekatan lewat sosialisasi itu dianggap penting supaya pemangku kepentingan dan para pelaku usaha bisa memahami tata cara, persyaratan serta perhitungan dalam melihat hasil perdagangan karbon.
"Bagi para pelaku usaha atau siapa pun itu juga bisa masuk dalam kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan, karena peluang pertumbuhan ekonomi ada di sana," kata Sekretaris Direktorat Jenderal.
Dia menyebutkan, secara umum ada dua mekanisme bentuk perdagangan karbon pada sektor kehutanan yakni perdagangan emisi dan offset emisi GRK.
Karena, kata dia, Provinsi Papua Barat Daya memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, baik melalui pengurangan emisi langsung maupun offset. Sebab PBD memiliki luas hutan yang berpotensi menjadi daerah offset emisi yang signifikan.
"Perdagangan karbon ini pun menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengendalian perubahan iklim melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK)," beber dia.
Dia meyakini bahwa dengan adanya perdagangan karbon bisa menekan emisi 32,8 persen bisa tercapai secara maksimal.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023