Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 guna menyukseskan pesta demokrasi di wilayah itu.

Penjabat Gubernur PBD Mohammad Musa’ad di Sorong, Jumat, menjelaskan orientasi rapat terbatas bersama unsur Forkopimda di lima kabupaten dan satu kota di provinsi itu lebih fokus pada kesiapan strategi keberlangsungan Pemilu 2024 agar berjalan aman, lancar dan berkualitas.

Dia menyebutkan ada lima hal yang berhasil disepakati dan diputuskan bersama pada rapat terbatas itu, yakni pertama, setiap dua minggu sekali akan dilaksanakan rapat koordinasi tingkat pimpinan daerah.

"Sebelumnya akan dilaksanakan rapat teknis setiap minggu dari masing masing unsur yang telah mengambil bagian dalam rapat terbatas ini guna menyiapkan hal-hal teknis lain yang akan dibahas bersama pada rapat setiap dua minggu itu," uja Musa'ad.

Poin kesepakatan kedua, kata dia, pembentukan tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur dan akan dibangun posko pemilu 2024, dan ketiga adalah membuat pemetaan pemilu, di antaranya terkait dengan titik rawan, pendistribusian logistik dan keberadaan tempat pemungutan suara (TPS) khusus di daerah rawan konflik.

"Hasil pemetaan itulah yang nantinya menjadi pegangan kita untuk mengambil langkah-langkah ketika ada indikasi lain," kata Musa'ad.

Dia menambahkan poin kesepakatan keempat, yakni deklarasi pemilu damai setelah penetapan Calon Presiden dan wakil Presiden diikuti dengan gelar pasukan pengamanan pemilu damai, dan kelima adalah kesepakatan mengenai besaran nilai dana hibah pemilu yang diusulkan KPU dan Bawaslu.

“Antisipasi itu perlu dilakukan karena belajar dari pemilu sebelumnya banyak orang meninggal, sehingga langkah ini sangat strategis untuk dibentuk supaya meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan kelak," ujarnya.

Hal lain yang turut diputuskan, kata Musa'ad, adalah akan membangun posko kesehatan di setiap titik rawan untuk mengantisipasi hal kerawanan lain.

“Kasus pemilu sebelumnya menjadi pembelajaran bagi kita untuk ke depannya kita lebih antisipatif,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu meminta agar kabupaten yang dipimpin itu diberi perhatian khusus menjelang Pemilu 2024 karena di beberapa titik di daerah itu cukup rawan, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan serius pada Pemilu 2024.

"Seperti Distrik Aifat Timur Raya terdapat lima distrik, sehingga perlu ditentukan TPS itu berada pada lokasi strategis, sehingga nantinya tidak menimbulkan gejolak," ujarnya.
 
Dalam rapat terbatas ini turut hadir Panglima Kormada III Laksamana TNI AL Muda Rachmad Jayadi, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Hery Supriyono, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar Danrem 181/PVT  Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, Ketua KPU PBD Andarias Daniel Kambu, Ketua Bawaslu PBD Farli Sampetoding Rego, anggota BP3OKP Otto Ihalauw.

Selain itu juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi PBD Edison Siagian, Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat, dan para bupati, kecuali Bupati Raja Ampat serta para Kapolres se-Papua Barat Daya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu

Editor : Evarianus Supar


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023