Wasior, (Antara)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, akan mengupayakan pembangunan rumah layak huni secara bertahap bagi masyarakat di daerah tersebut.
Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri di Wasior, Rabu, mengatakan anggaran pemerintah terbatas. Sehingga belum bisa menjawab sekaligus permintaan warga.
"Pemkab tidak bisa sekaligus membangun rumah dalam jumlah banyak seperti yang diminta masyarakat. Secara bertahap kita berupaya menyediakan rumah layak bagi warga yang benar-benar tidak mampu," kata Indubri.
Dia mengutarakan, pemerintah daerah akan melakukan singkronisasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kepala kampung. Kedepan diharapkan, ada pembagian peran secara baik sehingga kebutuhan rumah layak di daerah ini teratasi.
Rumah layak huni merupakan kebutuhan warga yang mendesak di daerah ini. Permintaan pun cukup tinggi dari warga kepada pemerintah daerah setempat.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Bupati Bernadus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri ke sejumlah distrik belum lama ini. Dari semua distrik yang didatangi, rumah layak huni selalu menjadi permintaan utama warga.
Faktor ekonomi ditengarai menjadi penyebab utama warga menggantungkan kebutuhan papan kepada Pemerintah daerah.
Di distrik Sough Wepu misalnya, warga setempat menuturkan banyak diantara mereka yang sejak lahir tinggal di rumah gubuk yang jauh dari standar rumah sehat. Mereka tidak mampu membangun rumah yang lebih baik lantaran tidak memiliki penghasilan tetap.
"Kami di sini tidak minta lain, kami hanya minta dibangunkan rumah. Di sini anak-anak yang sudah kawin tapi masih gabung dengan orang tua karena tidak punya rumah, “ kata Yulianus Sayori, kepala kampung Siresi, salah satu kampung di distrik Sough Wepu.
Di distrik Wamesa, warga juga mendesak pemerintah membangun rumah layak huni di setiap kampung. Tidak hanya satu atau dua unit, warga meminta Pemkab menyiapkan rumah bagi semua warga yang belum memiliki rumah layak.
“Kami minta perumahan. Di kampung saya ada 50 KK, yang sudah ada rumah ada 9 KK, 41 KK belum ada rumah jadi kami minta bapak bupati bangun rumah untuk masyarakat saya, “ kata kepala kampung Karuan Demianus Jopari pada kunjungan itu.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri di Wasior, Rabu, mengatakan anggaran pemerintah terbatas. Sehingga belum bisa menjawab sekaligus permintaan warga.
"Pemkab tidak bisa sekaligus membangun rumah dalam jumlah banyak seperti yang diminta masyarakat. Secara bertahap kita berupaya menyediakan rumah layak bagi warga yang benar-benar tidak mampu," kata Indubri.
Dia mengutarakan, pemerintah daerah akan melakukan singkronisasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kepala kampung. Kedepan diharapkan, ada pembagian peran secara baik sehingga kebutuhan rumah layak di daerah ini teratasi.
Rumah layak huni merupakan kebutuhan warga yang mendesak di daerah ini. Permintaan pun cukup tinggi dari warga kepada pemerintah daerah setempat.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Bupati Bernadus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri ke sejumlah distrik belum lama ini. Dari semua distrik yang didatangi, rumah layak huni selalu menjadi permintaan utama warga.
Faktor ekonomi ditengarai menjadi penyebab utama warga menggantungkan kebutuhan papan kepada Pemerintah daerah.
Di distrik Sough Wepu misalnya, warga setempat menuturkan banyak diantara mereka yang sejak lahir tinggal di rumah gubuk yang jauh dari standar rumah sehat. Mereka tidak mampu membangun rumah yang lebih baik lantaran tidak memiliki penghasilan tetap.
"Kami di sini tidak minta lain, kami hanya minta dibangunkan rumah. Di sini anak-anak yang sudah kawin tapi masih gabung dengan orang tua karena tidak punya rumah, “ kata Yulianus Sayori, kepala kampung Siresi, salah satu kampung di distrik Sough Wepu.
Di distrik Wamesa, warga juga mendesak pemerintah membangun rumah layak huni di setiap kampung. Tidak hanya satu atau dua unit, warga meminta Pemkab menyiapkan rumah bagi semua warga yang belum memiliki rumah layak.
“Kami minta perumahan. Di kampung saya ada 50 KK, yang sudah ada rumah ada 9 KK, 41 KK belum ada rumah jadi kami minta bapak bupati bangun rumah untuk masyarakat saya, “ kata kepala kampung Karuan Demianus Jopari pada kunjungan itu.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017