Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat telah merealisasikan pembangunan 680 unit rumah bersubsidi yang tersebar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Ketua DPD REI Papua Barat Julius Louis di Manokwari, Rabu, mengatakan tahun ini REI Papua Barat menargetkan pembangunan 1.500 rumah subsidi dan sudah terealisasi 680 unit pada September 2023.
"Dari target 1.500 rumah subsidi, sudah 800 unit yang dibangun dan 680 terealisasi. Rumah subsidi terbanyak berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong," ujar Julius.
Ia mengatakan, bagusnya progres realisasi rumah subsidi tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam pengurusan perizinan. Sehingga banyak pengembang semakin mudah membangun rumah subsidi di Provinsi Papua Barat terutama di Kabupaten Manokwari.
Namun menurutnya, pemahaman masyarakat untuk membeli rumah sebagai kebutuhan dasar memang terbilang minim. Padahal program rumah subsidi dari pemerintah sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah.
"Pemerintah telah memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Dengan subsidi ini, misalnya masyarakat seharusnya membayar uang muka Rp15 juta, tapi dengan SBUM masyarakat tinggal membayar uang muka Rp5 juta karena Rp10 juta sudah disubsidi pemerintah," kata Julius.
Ia menambahkan, selain pemahaman masyarakat yang masih rendah, ada beberapa tantangan lain yang dihadapi REI Papua Barat dalam mencapai target 1.500 rumah. Daya beli masyarakat yang rendah masih menjadi tantangan berat di Papua Barat.
Selain itu di Provinsi Papua Barat masih banyak dijumpai kontur tanah yang berbukit dan rawa sehingga menyulitkan pengembang dalam pembangunan. Terlebih di daerah perbukitan, akses untuk mendapatkan air bersih sangat sulit. Sehingga butuh peran pemerintah daerah untuk menyediakan pasokan air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Air itu yang menjadi masalah, karena bagian penting dari rumah adalah air dan listrik. Kalau listrik, PLN sudah membantu dari sisi pengadaan tiang. Sedangkan PDAM terutama di Manokwari ini tidak bisa setiap hari nyala. Tiga kali seminggu nyala itu sudah bagus," ujarnya.
Julius mengatakan, khusus di Manokwari seharusnya PDAM bisa bersifat independen atau dapat dikelola pihak swasta. Dengan begitu sumber air yang cukup banyak bisa dikelola dengan maksimal oleh beberapa pihak.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Ketua DPD REI Papua Barat Julius Louis di Manokwari, Rabu, mengatakan tahun ini REI Papua Barat menargetkan pembangunan 1.500 rumah subsidi dan sudah terealisasi 680 unit pada September 2023.
"Dari target 1.500 rumah subsidi, sudah 800 unit yang dibangun dan 680 terealisasi. Rumah subsidi terbanyak berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong," ujar Julius.
Ia mengatakan, bagusnya progres realisasi rumah subsidi tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam pengurusan perizinan. Sehingga banyak pengembang semakin mudah membangun rumah subsidi di Provinsi Papua Barat terutama di Kabupaten Manokwari.
Namun menurutnya, pemahaman masyarakat untuk membeli rumah sebagai kebutuhan dasar memang terbilang minim. Padahal program rumah subsidi dari pemerintah sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah.
"Pemerintah telah memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Dengan subsidi ini, misalnya masyarakat seharusnya membayar uang muka Rp15 juta, tapi dengan SBUM masyarakat tinggal membayar uang muka Rp5 juta karena Rp10 juta sudah disubsidi pemerintah," kata Julius.
Ia menambahkan, selain pemahaman masyarakat yang masih rendah, ada beberapa tantangan lain yang dihadapi REI Papua Barat dalam mencapai target 1.500 rumah. Daya beli masyarakat yang rendah masih menjadi tantangan berat di Papua Barat.
Selain itu di Provinsi Papua Barat masih banyak dijumpai kontur tanah yang berbukit dan rawa sehingga menyulitkan pengembang dalam pembangunan. Terlebih di daerah perbukitan, akses untuk mendapatkan air bersih sangat sulit. Sehingga butuh peran pemerintah daerah untuk menyediakan pasokan air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Air itu yang menjadi masalah, karena bagian penting dari rumah adalah air dan listrik. Kalau listrik, PLN sudah membantu dari sisi pengadaan tiang. Sedangkan PDAM terutama di Manokwari ini tidak bisa setiap hari nyala. Tiga kali seminggu nyala itu sudah bagus," ujarnya.
Julius mengatakan, khusus di Manokwari seharusnya PDAM bisa bersifat independen atau dapat dikelola pihak swasta. Dengan begitu sumber air yang cukup banyak bisa dikelola dengan maksimal oleh beberapa pihak.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023