Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengalokasikan 80 persen formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini untuk orang asli Papua (OAP).
Selain itu, kata Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Teluk Wondama, Daud Marani di Wasior, Kamis, pelamar yang diterima pada pendaftaran hanya mereka yang memiliki identitas kependudukan Teluk Wondama yang dibuktikan melalui kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.
"Penerimaan CPNS tahun ini tetap mengusung kuota 80 : 20 yang mana 80 persen untuk pelamar asli Papua dan 20 persen untuk nonPapua. Ini kesepakatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Daud.
BKD menjamin, pihaknya tidak akan kecolongan karena pelamar yang bisa diterima adalah mereka yang memiliki KTP dan kartu keluarga Kabupaten Teluk Wondama.
“Yang bukan KTP Wondama aplikasi tolak. Jadi ada yang misalnya mendaftar dari Manokwari, Sorong atau Jayapura secara aplikasi akan tertolak," sebut Daud lagi.
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Teluk Wondama pada Musrenbang dua hari lalu menegaskan agar penerimaan CPNS kali ini mengutamakan orang asli Wondama. LMA bahkan mengusulkan agar 100 persen kuota diberikan kepada putera-puteri Wondama.
“Agar anak-anak Wondama tidak kecewa karena belum banyak anak-anak Wondama yang diberdayakan. Kalau kabupaten ini hadir untuk orang Wondama maka kasih kesempatan seluas-luasnya kepada orang Wondama sebagaimana amanat UU Otsus,“ ucap Ketua LMA Wilayah Selatan Adrian Worengga.
Pada penerimaan CPNS kali ini Teluk Wondama memperoleh jatah sebanyak 300 kursu. Masing-masing untuk formasi guru, tenaga medis atau kesehatan, teknik dan pelamar umum yang menggunakan ijazah SLTA.
Untuk formasi umum yang pakai ijazah SMA, kata Daud menambahkan, dikhusukan untuk orang Papua. Hal itu dilakukan agar putra daerah bisa meniti karir sebagai apararut sipil negera (ASN) sejak dini.
"Kami akan langsung memblokir saudara-saudara kita non-Papua yang mau mendaftar. Bukan diskriminasi, inu demi memberikan peluang sekaligus pemberdayaan putra daerah,"“ ucap Daud Marani.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Selain itu, kata Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Teluk Wondama, Daud Marani di Wasior, Kamis, pelamar yang diterima pada pendaftaran hanya mereka yang memiliki identitas kependudukan Teluk Wondama yang dibuktikan melalui kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.
"Penerimaan CPNS tahun ini tetap mengusung kuota 80 : 20 yang mana 80 persen untuk pelamar asli Papua dan 20 persen untuk nonPapua. Ini kesepakatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Daud.
BKD menjamin, pihaknya tidak akan kecolongan karena pelamar yang bisa diterima adalah mereka yang memiliki KTP dan kartu keluarga Kabupaten Teluk Wondama.
“Yang bukan KTP Wondama aplikasi tolak. Jadi ada yang misalnya mendaftar dari Manokwari, Sorong atau Jayapura secara aplikasi akan tertolak," sebut Daud lagi.
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Teluk Wondama pada Musrenbang dua hari lalu menegaskan agar penerimaan CPNS kali ini mengutamakan orang asli Wondama. LMA bahkan mengusulkan agar 100 persen kuota diberikan kepada putera-puteri Wondama.
“Agar anak-anak Wondama tidak kecewa karena belum banyak anak-anak Wondama yang diberdayakan. Kalau kabupaten ini hadir untuk orang Wondama maka kasih kesempatan seluas-luasnya kepada orang Wondama sebagaimana amanat UU Otsus,“ ucap Ketua LMA Wilayah Selatan Adrian Worengga.
Pada penerimaan CPNS kali ini Teluk Wondama memperoleh jatah sebanyak 300 kursu. Masing-masing untuk formasi guru, tenaga medis atau kesehatan, teknik dan pelamar umum yang menggunakan ijazah SLTA.
Untuk formasi umum yang pakai ijazah SMA, kata Daud menambahkan, dikhusukan untuk orang Papua. Hal itu dilakukan agar putra daerah bisa meniti karir sebagai apararut sipil negera (ASN) sejak dini.
"Kami akan langsung memblokir saudara-saudara kita non-Papua yang mau mendaftar. Bukan diskriminasi, inu demi memberikan peluang sekaligus pemberdayaan putra daerah,"“ ucap Daud Marani.***3***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019