Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar pihaknya diberikan akses penuh terhadap pengawasan pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sehingga pelaksanaan dapat berjalan secara optimal, terbuka, dan aksesibel.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata di Jayapura, Minggu, mengatakan pemberian akses pengawasan penuh kepada Bawaslu ini sangat penting untuk memaksimalkan pengawasan terhadap proses tahapan Pemilu 2024.
“Berdasarkan hasil pengawasan kami terdapat kendala pada saat partai politik mengakses aplikasi Silon, sehingga pemeriksaan dilakukan secara manual,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, untuk mencegah terjadi hal yang sama pada tahapan pemilihan kepala daerah mendatang, pihaknya harus mengetahui permasalahannya, sehingga bisa diatasi kendala tersebut.
“Penggunaan aplikasi Silon terjadi gangguan, khususnya di beberapa daerah di Papua dan daerah otonomi baru (DOB), sehingga akses ke aplikasi Silon tidak maksimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar KPU perlu melakukan bimbingan teknik terkait penggunaan aplikasi Silon terhadap operator yang ditunjuk oleh peserta Pemilu, bahkan jika perlu ada simulasi agar operator bisa memahami penggunaan aplikasi tersebut.
“Jika kami diberikan akses penuh untuk penggunaan aplikasi Silon, maka Bawaslu bisa memberikan saran perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan pada aplikasi tersebut,” katanya.
Dia menambahkan mitigasi ini sangat perlu dilakukan karena masih ada beberapa tahapan pendaftaran lagi yang akan dilakukan seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Berdasarkan hasil pengawasan kami terdapat kendala pada saat partai politik mengakses aplikasi Silon, sehingga pemeriksaan dilakukan secara manual,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, untuk mencegah terjadi hal yang sama pada tahapan pemilihan kepala daerah mendatang, pihaknya harus mengetahui permasalahannya, sehingga bisa diatasi kendala tersebut.
“Penggunaan aplikasi Silon terjadi gangguan, khususnya di beberapa daerah di Papua dan daerah otonomi baru (DOB), sehingga akses ke aplikasi Silon tidak maksimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar KPU perlu melakukan bimbingan teknik terkait penggunaan aplikasi Silon terhadap operator yang ditunjuk oleh peserta Pemilu, bahkan jika perlu ada simulasi agar operator bisa memahami penggunaan aplikasi tersebut.
“Jika kami diberikan akses penuh untuk penggunaan aplikasi Silon, maka Bawaslu bisa memberikan saran perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan pada aplikasi tersebut,” katanya.
Dia menambahkan mitigasi ini sangat perlu dilakukan karena masih ada beberapa tahapan pendaftaran lagi yang akan dilakukan seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023