Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Program Dana Desa yang diluncurkan pemerintah pusat mampu mengurangi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi di Wasior, Selasa, mengatakan anggaran pemerintah daerah sangat terbatas. Sementara, proposal permohonan bantuan rumah yang diajukan masyarakat terus meningkat setiap tahun.
"Pemerintah daerah kesulitan karena anggran terbatas. Saya mengimbau para kepala kampung mengalokasikan sebagian dana desa yang bersumber dari APBN untuk membangun rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan," kata Imburi.
Jika setiap kampung mau membangun rumah dengan dana desa, kata dia, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara bertahap dapat terpenuhi.
“Kalau satu kampung bikin dua, kabupaten bikin tiga atau empat, provinsi juga maka dalam satu tahun kita bisa bangun banyak rumah sehingga bisa cepat menjawab permintaan masyarakat,“ ujar bupati.
Jumlah dana desa yang diterima setiap kampung di Teluk Wondama terus mengalami peningkatan sejak 2016. Tahun 2018, kampung di Wondama rata-rata menerima dana desa mencapai 1,2 miliar.
Bupati mengapresiasi sejumlah kepala kampung yang sudah berani mengalokasikan dana desa untuk membangun rumah layak huni bagi warganya. Salah satunya Kampung Sarai, Distrik Nikiwar yang melalui dana desa 2017 telah membangun 4 unit rumah layak tipe 36.
“Sekarang dana desa bisa pakai bangun rumah jadi saya harap kampung-kampung lain juga bisa seperti kepala kampung Sarai yang mau bangun rumah,“ ucap Imburi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Hendrik Rico Tetelepta menyatakan dana desa kini sudah bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah layak huni atau rumah sehat.
“Sudah bisa (untuk bangun rumah). Tapi kita harapkan yang kerjakan masyarakat sendiri, tukang dari kampung itu sendiri bukan datangkan tukang lagi dari luar sehingga masyarakat dapat manfaat secara ekonomi, “ kata Tetelepta.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi di Wasior, Selasa, mengatakan anggaran pemerintah daerah sangat terbatas. Sementara, proposal permohonan bantuan rumah yang diajukan masyarakat terus meningkat setiap tahun.
"Pemerintah daerah kesulitan karena anggran terbatas. Saya mengimbau para kepala kampung mengalokasikan sebagian dana desa yang bersumber dari APBN untuk membangun rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan," kata Imburi.
Jika setiap kampung mau membangun rumah dengan dana desa, kata dia, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara bertahap dapat terpenuhi.
“Kalau satu kampung bikin dua, kabupaten bikin tiga atau empat, provinsi juga maka dalam satu tahun kita bisa bangun banyak rumah sehingga bisa cepat menjawab permintaan masyarakat,“ ujar bupati.
Jumlah dana desa yang diterima setiap kampung di Teluk Wondama terus mengalami peningkatan sejak 2016. Tahun 2018, kampung di Wondama rata-rata menerima dana desa mencapai 1,2 miliar.
Bupati mengapresiasi sejumlah kepala kampung yang sudah berani mengalokasikan dana desa untuk membangun rumah layak huni bagi warganya. Salah satunya Kampung Sarai, Distrik Nikiwar yang melalui dana desa 2017 telah membangun 4 unit rumah layak tipe 36.
“Sekarang dana desa bisa pakai bangun rumah jadi saya harap kampung-kampung lain juga bisa seperti kepala kampung Sarai yang mau bangun rumah,“ ucap Imburi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Hendrik Rico Tetelepta menyatakan dana desa kini sudah bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah layak huni atau rumah sehat.
“Sudah bisa (untuk bangun rumah). Tapi kita harapkan yang kerjakan masyarakat sendiri, tukang dari kampung itu sendiri bukan datangkan tukang lagi dari luar sehingga masyarakat dapat manfaat secara ekonomi, “ kata Tetelepta.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019