Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meraih penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto atas penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui revisi RTRW dalam Rakernas Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam siaran pers yang diterima, Selasa, menyampaikan terima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajaran atas penghargaan yang diberikan tersebut.
Waterpauw berharap Kebijakan Satu Peta dapat mendukung percepatan investasi yang berkepastian hukum. Provinsi Papua Barat juga siap mendukung Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berbagai upaya diambil pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, salah satunya adalah kebijakan satu peta yang menjadi dasar pembangunan nasional.
Kebijakan satu peta adalah program yang bertujuan menciptakan satu standard referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, akuntabel untuk mendukung percepatan pembangunan nasional
Program kebijakan satu peta diluncurkan Presiden melalui PP No.9/2016, dengan kegiatan utama meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
“Kebijakan satu peta juga sebagai acuan dalam pembangunan berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi dan udara. Kebijakan satu peta juga menjadi acuan dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang,” tambah Airlangga.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam siaran pers yang diterima, Selasa, menyampaikan terima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajaran atas penghargaan yang diberikan tersebut.
Waterpauw berharap Kebijakan Satu Peta dapat mendukung percepatan investasi yang berkepastian hukum. Provinsi Papua Barat juga siap mendukung Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berbagai upaya diambil pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, salah satunya adalah kebijakan satu peta yang menjadi dasar pembangunan nasional.
Kebijakan satu peta adalah program yang bertujuan menciptakan satu standard referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, akuntabel untuk mendukung percepatan pembangunan nasional
Program kebijakan satu peta diluncurkan Presiden melalui PP No.9/2016, dengan kegiatan utama meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
“Kebijakan satu peta juga sebagai acuan dalam pembangunan berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi dan udara. Kebijakan satu peta juga menjadi acuan dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang,” tambah Airlangga.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022