Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Maritje Pattiwaellapia menekankan bahwa pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 membutuhkan partisipasi aktif dari warga.
"Pelaksanaan Regsosek sama dengan sensus penduduk, dimana seluruh penduduk wajib memberikan data yang sesuai agar data yang dihasilkan akurat," kata Maritje dalam rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Regsosek 2022 di Manokwari, Kamis.
"Dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan jawaban yang benar dan jujur," ia menambahkan.
Pendataan awal Regsosek 2022 dijadwalkan berlangsung 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan meminta pemerintah daerah dan warga mendukung pelaksanaan pendataan tersebut.
"Dari pengalaman selama ini, banyak penduduk kita yang acuh saat petugas BPS datang ke rumah mereka. Ada yang bahkan tidak mau menerima petugas. Padahal data tersebut sangat penting untuk kebutuhan pembangunan," katanya.
"Kita sebagai aparatur berperan menjelaskan kepada masyarakat agar mereka menerima dan memberikan data yang benar kepada petugas," kata Nathaniel dalam rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Regsosek 2022 yang digelar oleh BPS Papua Barat.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh jajaran anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat, Nathaniel mengemukakan pentingnya pendataan Regsosek untuk perancangan dan pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk program penyaluran bantuan sosial.
Ia menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan 2022 mencakup pelaksanaan tiga reformasi struktural, yakni reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem penanganan kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.
Reformasi sistem perlindungan sosial, ia melanjutkan, diperlukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif.
Pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial, menurut dia, membutuhkan dukungan data sosial ekonomi yang akurat dan terintegrasi, yang akan diperoleh melalui Registrasi Sosial Ekonomi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
"Pelaksanaan Regsosek sama dengan sensus penduduk, dimana seluruh penduduk wajib memberikan data yang sesuai agar data yang dihasilkan akurat," kata Maritje dalam rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Regsosek 2022 di Manokwari, Kamis.
"Dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan jawaban yang benar dan jujur," ia menambahkan.
Pendataan awal Regsosek 2022 dijadwalkan berlangsung 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan meminta pemerintah daerah dan warga mendukung pelaksanaan pendataan tersebut.
"Dari pengalaman selama ini, banyak penduduk kita yang acuh saat petugas BPS datang ke rumah mereka. Ada yang bahkan tidak mau menerima petugas. Padahal data tersebut sangat penting untuk kebutuhan pembangunan," katanya.
"Kita sebagai aparatur berperan menjelaskan kepada masyarakat agar mereka menerima dan memberikan data yang benar kepada petugas," kata Nathaniel dalam rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Regsosek 2022 yang digelar oleh BPS Papua Barat.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh jajaran anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat, Nathaniel mengemukakan pentingnya pendataan Regsosek untuk perancangan dan pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk program penyaluran bantuan sosial.
Ia menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan 2022 mencakup pelaksanaan tiga reformasi struktural, yakni reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem penanganan kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.
Reformasi sistem perlindungan sosial, ia melanjutkan, diperlukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif.
Pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial, menurut dia, membutuhkan dukungan data sosial ekonomi yang akurat dan terintegrasi, yang akan diperoleh melalui Registrasi Sosial Ekonomi.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022