Manokwari,(Antaramews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan tujuh rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat bisa disahkan tahun 2018.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Barat, Robert Hammar di Manokwari, Senin, mengatakan, saat ini tujuh Raperdasus tersebut sudah memasuki tahap pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).
"Saat ini Ketua MRP sedang berada di Jakarta untuk berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa mendengar jawaban dari MRP," kata Robert.
Sebelumnya, lanjut Robert, ia pun sudah mengkonsultasikan tujuh Raperdasus tersebut kepada Kemendagri. Ia berharap proses pertimbangan dan persetujuan MRP tidak memakan waktu lama.
"Berkas mendukung Raperdasus ini sudah lengkap, termasuk naskah akademiknya semua sudah ada. Mudah-mudahan MRP bisa segera memberi persetujuan," katanya lagi.
Ia optimistis, DPR sudah bisa mengesahkan tujuh regulasi daerah teraebut, terutama Raperdasus Pembagian Dana Otonomi Khusus dan Raperdasus Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.
"Untuk dua Perdasus ini tidak bisa menunggu sampai Januari 2019, karena kita sangat tahun ini. Tapi kalau memang seluruhnya sudah siap, sebaiknya disahkan sekalian," ujarnya lagi.
Pemprov Papua Barat pada tahun 2018 menyerahkan sejumlah Raperdasus, tujuh diantaranya diakomodir Badan Pembuat Peraturan Daerah DPR Papua Barat.
Selain dana bagi hasil migas dan pembagian dana Otsus, lima Raperdasus lain yang menjadi prioritas Pemprov yakni Raperdasus tentang anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan, Raperdasus perumahan layak huni bagi masyarakat Papua, Raperdasus pembangunan berkelanjutan, Raperdasus wilayah adat serta Raperdasus tentang pengusaha asli Papua.
Ia berharap MRP segera memberikan persetujuan dan menyerahkan kembali kepada DPR. Sebelumnya disahkan, pihaknya bersama DPR akan kembali berkonsultasi kepada Kemendagri.
"Setelah mendapat persetujuan MRP, akan bawa ke Jakarta untuk dikonsultasikan di Kemendagri. Kalau Jakarta sudah beres baru bisa disahkan pada sidang paripurna DPR," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Barat, Robert Hammar di Manokwari, Senin, mengatakan, saat ini tujuh Raperdasus tersebut sudah memasuki tahap pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).
"Saat ini Ketua MRP sedang berada di Jakarta untuk berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa mendengar jawaban dari MRP," kata Robert.
Sebelumnya, lanjut Robert, ia pun sudah mengkonsultasikan tujuh Raperdasus tersebut kepada Kemendagri. Ia berharap proses pertimbangan dan persetujuan MRP tidak memakan waktu lama.
"Berkas mendukung Raperdasus ini sudah lengkap, termasuk naskah akademiknya semua sudah ada. Mudah-mudahan MRP bisa segera memberi persetujuan," katanya lagi.
Ia optimistis, DPR sudah bisa mengesahkan tujuh regulasi daerah teraebut, terutama Raperdasus Pembagian Dana Otonomi Khusus dan Raperdasus Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.
"Untuk dua Perdasus ini tidak bisa menunggu sampai Januari 2019, karena kita sangat tahun ini. Tapi kalau memang seluruhnya sudah siap, sebaiknya disahkan sekalian," ujarnya lagi.
Pemprov Papua Barat pada tahun 2018 menyerahkan sejumlah Raperdasus, tujuh diantaranya diakomodir Badan Pembuat Peraturan Daerah DPR Papua Barat.
Selain dana bagi hasil migas dan pembagian dana Otsus, lima Raperdasus lain yang menjadi prioritas Pemprov yakni Raperdasus tentang anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan, Raperdasus perumahan layak huni bagi masyarakat Papua, Raperdasus pembangunan berkelanjutan, Raperdasus wilayah adat serta Raperdasus tentang pengusaha asli Papua.
Ia berharap MRP segera memberikan persetujuan dan menyerahkan kembali kepada DPR. Sebelumnya disahkan, pihaknya bersama DPR akan kembali berkonsultasi kepada Kemendagri.
"Setelah mendapat persetujuan MRP, akan bawa ke Jakarta untuk dikonsultasikan di Kemendagri. Kalau Jakarta sudah beres baru bisa disahkan pada sidang paripurna DPR," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018