Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Aparat Kepolisian Republik Indonesia didesak untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku penembakan yang dialami para pekerja proyek jembatan jalan trans Papua di Kabupaten Nduga.
Kasus pembunuhan yang dialami 31 pekerja dari PT Istaka Karya tersejut dinilai sangat kejih dan diduga mengarah pada kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hal ini dinyatakan Napoleon Fakdawer, seorang praktisi serta pemerhati anak saat memimpin aksi damai di kantor Gubernur Papua Barat, Senin.
Masa aksi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan di Provinsi Papua Barat ini mengutuk perbuatan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) tersebut. Mereka berharap para pelaku dihukum mati.
"Kami juga meminta agar pemerintah melanjutkan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kami berharap, kasus ini tidak membuat perhatian pemerintah berkurang bagi kami di Tanah Papua," kata Napoleon.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Papua pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta beberapa bidang yang lain. Program pembangunan infrastruktur harus terus digenjot.
"Kami berkomitmen mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, serta menjaga semua fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, kampus dan fasilitas lain pada bidang apapun. Kami tidak menginginkan kegiatan seperti yang di lakukan oleh kelompok-kelompo yang ingin memisahkan diri dari NKRI," sebut Fakdawer.
Aksi damai ini untuk menjaga situasi di daerah agar tetap aman dan nyaman bagi keluarga, anak-anak serta seluruh masyarakat dari kalangan apa pun.
Menurutnya, pemerintah sudah membuktikan komitmennya membangun Papua. Komitmen tersebut harus disambut masyarakat dengan terlibat menjaga keamanan agar tetap kondusif.
"Kami sampaikan kepada pemerintah bahwa hari HAM tidak identik dengan kegiatan yang mengarah pada pemisahan dari NKRI, kami meminta aksi pembatain pekerja di Nduga Papua diusut tuntas para pelakunya," kata Napoleon menambahkan.
Asisten III Gubernur Papua Barat Raemon Yap pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut. Pemprov pun akan bekerja sama dengan pihak keamanan baik TNI/POLRI untuk menjaga keamanan khususnya di wilayah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kasus pembunuhan yang dialami 31 pekerja dari PT Istaka Karya tersejut dinilai sangat kejih dan diduga mengarah pada kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hal ini dinyatakan Napoleon Fakdawer, seorang praktisi serta pemerhati anak saat memimpin aksi damai di kantor Gubernur Papua Barat, Senin.
Masa aksi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan di Provinsi Papua Barat ini mengutuk perbuatan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) tersebut. Mereka berharap para pelaku dihukum mati.
"Kami juga meminta agar pemerintah melanjutkan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kami berharap, kasus ini tidak membuat perhatian pemerintah berkurang bagi kami di Tanah Papua," kata Napoleon.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Papua pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta beberapa bidang yang lain. Program pembangunan infrastruktur harus terus digenjot.
"Kami berkomitmen mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, serta menjaga semua fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, kampus dan fasilitas lain pada bidang apapun. Kami tidak menginginkan kegiatan seperti yang di lakukan oleh kelompok-kelompo yang ingin memisahkan diri dari NKRI," sebut Fakdawer.
Aksi damai ini untuk menjaga situasi di daerah agar tetap aman dan nyaman bagi keluarga, anak-anak serta seluruh masyarakat dari kalangan apa pun.
Menurutnya, pemerintah sudah membuktikan komitmennya membangun Papua. Komitmen tersebut harus disambut masyarakat dengan terlibat menjaga keamanan agar tetap kondusif.
"Kami sampaikan kepada pemerintah bahwa hari HAM tidak identik dengan kegiatan yang mengarah pada pemisahan dari NKRI, kami meminta aksi pembatain pekerja di Nduga Papua diusut tuntas para pelakunya," kata Napoleon menambahkan.
Asisten III Gubernur Papua Barat Raemon Yap pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut. Pemprov pun akan bekerja sama dengan pihak keamanan baik TNI/POLRI untuk menjaga keamanan khususnya di wilayah ini.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018