Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengantisipasi aksi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi kelangkaan sejak beberapa pekan terakhir.
"Kami memperingatkan agar jangan ada yang memanfaatkan situasi krisis BBM ini untuk mencari keuntungan berlipat dengan cara menimbun BBM kemudian menjual kembali dengan harga tinggi," kata Sekretaris Daerah Teluk Wondama Denny Simbar di Wasior, Minggu.
Ia menegaskan, Pemkab tidak akan segan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk yang sengaja menjual dengan harga melebihi harga dasar atau harga eceran tertinggi.
“Kalau ada warga yang timbun dan menjual tidak sesuai dengan aturan maka akan ada surat bupati ke Polres untuk menindak tegas supaya ada efek jera," kata Sekda lagi.
Kapolres Teluk Wondama AKBP Murwoto pada kesempatan sebelumnya juga telah menekankan agar tidak boleh ada pihak yang sengaja menjual BBM dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) di tengah krisis BBM yang terjadi.
“Jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang. Saya minta dilaporkan kalau ada yang menjual BBM tidak sesuai harga yang telah ditetapkan. Kita akan beri tindakan tegas, “kata Kapolres.
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah pekan lalu diputuskan aparat gabungan dari Polri, TNI AD bersama Satpol PP akan dilibatkan dalam mengawal dan menjaga kelancaran penyaluran BBM. Pengawasan akan dilakukan dari proses pembongkaran di pelabuhan sampai tahap penjualan di tingkat pengecer.
Pelibatan aparat gabungan diperlukan untuk memastikan distribusi BBM sampai ke tahap penjualan berjalan dengan lancar termasuk memastikan penjualan dilakukan secara adil agar semua masyarakat bisa kebagian.
“Kita juga akan lakukan sosialisasi bahwa BBM akan masuk terus supaya masyarakat tidak perlu antre atau serbu ke pangkalan. Sehingga bisa menghilangkan rasa ketakutanwarga, “ ucap Sekda menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
"Kami memperingatkan agar jangan ada yang memanfaatkan situasi krisis BBM ini untuk mencari keuntungan berlipat dengan cara menimbun BBM kemudian menjual kembali dengan harga tinggi," kata Sekretaris Daerah Teluk Wondama Denny Simbar di Wasior, Minggu.
Ia menegaskan, Pemkab tidak akan segan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk yang sengaja menjual dengan harga melebihi harga dasar atau harga eceran tertinggi.
“Kalau ada warga yang timbun dan menjual tidak sesuai dengan aturan maka akan ada surat bupati ke Polres untuk menindak tegas supaya ada efek jera," kata Sekda lagi.
Kapolres Teluk Wondama AKBP Murwoto pada kesempatan sebelumnya juga telah menekankan agar tidak boleh ada pihak yang sengaja menjual BBM dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) di tengah krisis BBM yang terjadi.
“Jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang. Saya minta dilaporkan kalau ada yang menjual BBM tidak sesuai harga yang telah ditetapkan. Kita akan beri tindakan tegas, “kata Kapolres.
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah pekan lalu diputuskan aparat gabungan dari Polri, TNI AD bersama Satpol PP akan dilibatkan dalam mengawal dan menjaga kelancaran penyaluran BBM. Pengawasan akan dilakukan dari proses pembongkaran di pelabuhan sampai tahap penjualan di tingkat pengecer.
Pelibatan aparat gabungan diperlukan untuk memastikan distribusi BBM sampai ke tahap penjualan berjalan dengan lancar termasuk memastikan penjualan dilakukan secara adil agar semua masyarakat bisa kebagian.
“Kita juga akan lakukan sosialisasi bahwa BBM akan masuk terus supaya masyarakat tidak perlu antre atau serbu ke pangkalan. Sehingga bisa menghilangkan rasa ketakutanwarga, “ ucap Sekda menambahkan.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018