Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap data pemilih tetap (DPT) di Provinsi Papua Barat semakin berkualitas sehingga dapat menekan potensi perselisihan pada Pemilu tahun 2019.
Anggota Bawaslu Papua Batat, Ibnu Mas'ud Sirfefa di Manokwari, Rabu, mengatakan, DPT sering menjadi pemicu sengketa pada pelaksanaan Pemilu. Perbaikan DPT yang menyita waktu cukup lama ini diharapkan bisa mengurangi potensi masalah pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan.
"Sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang berakhir di Mahkamah Konstitusi itu rata-rata bermuara pada DPT. Perbaikan yang melalui beberapa tahap ini justru bagus untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," kata Mas'ud.
Ia menjelaskan, proses pembahasan, evaluasi hingga penetapan DPT secara nasional sudah berlangsung hampir tiga bulan. Rekomendasi perbaikan berasal dari partai politik serta Bawaslu.
Selain itu, perbaikan yang dilaksanakan hingga dua kali untuk DPT Papua Barat ini juga menindaklanjuti Gerakan Menyelamatkan Hak Pilih (GMHP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Perbaikan pertama terkait data pemilih ganda dan dana anomali di beberapa daerah termasuk kita di Papua Barat. Lalu, pada rapat pleno rekapitulasi berikut muncul rekomendasi untuk kembali dilakukan perbaikan," kata dia lagi.
DPT hasil perbaikan pertama, lanjut Mas'ud menjelaskan, dilakukan dengan terfokus pada data pemilih ganda. Untuk DPT hasil perbaikan kedua dilakukan untuk kembali membersihkan data pemilih ganda serta mengakomodir pemilih yang belum masuk dalam DPT juga membersihkan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau belum memiliki nomor induk kependudukan.
"Makanya tidak heran jika ada daerah yang mengalami penurunan jumlah DPT ada juga yang mengalami pengurangan. Proses perbaikan ini dilaksanakan dari tingkat distrik dan kami terus memantaunya," ujarnya lagi.
Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Abdul Halim Sidiq pada pleno Rekapitulasi di Manokwari, Rabu, mengutarakan pada perbaikan kedua ini terdapat empat daerah yang mengalami pengurangan DPT.
Kabupaten Fakfak terjadi pengurangan mencapai 440 pemilih, Raja Ampat 2.173, Teluk Bintuni 474 dan Pegunungan Arfak 509 pemilih.
"Empat daerah ini yang terjadi pengurangan dari DPTHP (daftar pemilih tetap hasil perbaikan) pertama. Sembilan daerah lainya mengalami penambahan," kata Halim.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Anggota Bawaslu Papua Batat, Ibnu Mas'ud Sirfefa di Manokwari, Rabu, mengatakan, DPT sering menjadi pemicu sengketa pada pelaksanaan Pemilu. Perbaikan DPT yang menyita waktu cukup lama ini diharapkan bisa mengurangi potensi masalah pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan.
"Sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang berakhir di Mahkamah Konstitusi itu rata-rata bermuara pada DPT. Perbaikan yang melalui beberapa tahap ini justru bagus untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," kata Mas'ud.
Ia menjelaskan, proses pembahasan, evaluasi hingga penetapan DPT secara nasional sudah berlangsung hampir tiga bulan. Rekomendasi perbaikan berasal dari partai politik serta Bawaslu.
Selain itu, perbaikan yang dilaksanakan hingga dua kali untuk DPT Papua Barat ini juga menindaklanjuti Gerakan Menyelamatkan Hak Pilih (GMHP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Perbaikan pertama terkait data pemilih ganda dan dana anomali di beberapa daerah termasuk kita di Papua Barat. Lalu, pada rapat pleno rekapitulasi berikut muncul rekomendasi untuk kembali dilakukan perbaikan," kata dia lagi.
DPT hasil perbaikan pertama, lanjut Mas'ud menjelaskan, dilakukan dengan terfokus pada data pemilih ganda. Untuk DPT hasil perbaikan kedua dilakukan untuk kembali membersihkan data pemilih ganda serta mengakomodir pemilih yang belum masuk dalam DPT juga membersihkan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau belum memiliki nomor induk kependudukan.
"Makanya tidak heran jika ada daerah yang mengalami penurunan jumlah DPT ada juga yang mengalami pengurangan. Proses perbaikan ini dilaksanakan dari tingkat distrik dan kami terus memantaunya," ujarnya lagi.
Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Abdul Halim Sidiq pada pleno Rekapitulasi di Manokwari, Rabu, mengutarakan pada perbaikan kedua ini terdapat empat daerah yang mengalami pengurangan DPT.
Kabupaten Fakfak terjadi pengurangan mencapai 440 pemilih, Raja Ampat 2.173, Teluk Bintuni 474 dan Pegunungan Arfak 509 pemilih.
"Empat daerah ini yang terjadi pengurangan dari DPTHP (daftar pemilih tetap hasil perbaikan) pertama. Sembilan daerah lainya mengalami penambahan," kata Halim.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018