Manokwari, (Antara)-Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan membayar seluruh hak para guru Sekolah Menegah Atas (SMA) maupun Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) di daerah tersebut.
"Ada guru bertemu dan mengeluh kepada saya, dia bilang tunjangan – tunjangan belum direalisasikan oleh OPD bersangkutan," kata Dominggus di Manokwari, Senin.
Mandacan meminta, Dinas Pendidikan segera mengecek dan menuntaskan persoalan tersebut. Hak guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), honorer maupun guru kontrak harus dibayar lunas.
"Sudah semestinya kesejahteraan guru diperhatikan agar tidak berimplikasi pada aktifitas belajar mengajar," sebut gubernur.
Terkait keluhan yang disampaikan guru tersebut, menurut gubernur anggaran tersedia. Ia menekankan Dinas Pendidikan tidak menunda-nunda pembayaran hak para guru, baik gaji pokok maupun tunjangan.
Dominggus mengutarakan, para guru tersebut berencana menggelar aksi demonstrasi jika Pemprov tidak segera membayar hak mereka.
"Waktu itu, saya menyampaikan ke mereka uangnya sudah dicair ke dinas terkait kalau mau demo lansung ke OPD (organisasi perangkat daerah) bersangkutan jangan demo ke gubernur," sebut Dominggus lagi.
Ia menambahkan, urusan pendidikan SMA, SMK dan MA saat ini sudah menjadi urusan pemerintah provinsi. Sebagai konsekuensinya, Pemprov Papua Barat telah menganggarkan gaji dan hak para guru pada APBD.
"Saya tidak mau tahu, hak mereka harus dibayar segera. Ini bukan hanya perintah pimpinan tapi soal kewajiban. Harus segera dilaksanakan," kata dia lagi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
"Ada guru bertemu dan mengeluh kepada saya, dia bilang tunjangan – tunjangan belum direalisasikan oleh OPD bersangkutan," kata Dominggus di Manokwari, Senin.
Mandacan meminta, Dinas Pendidikan segera mengecek dan menuntaskan persoalan tersebut. Hak guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), honorer maupun guru kontrak harus dibayar lunas.
"Sudah semestinya kesejahteraan guru diperhatikan agar tidak berimplikasi pada aktifitas belajar mengajar," sebut gubernur.
Terkait keluhan yang disampaikan guru tersebut, menurut gubernur anggaran tersedia. Ia menekankan Dinas Pendidikan tidak menunda-nunda pembayaran hak para guru, baik gaji pokok maupun tunjangan.
Dominggus mengutarakan, para guru tersebut berencana menggelar aksi demonstrasi jika Pemprov tidak segera membayar hak mereka.
"Waktu itu, saya menyampaikan ke mereka uangnya sudah dicair ke dinas terkait kalau mau demo lansung ke OPD (organisasi perangkat daerah) bersangkutan jangan demo ke gubernur," sebut Dominggus lagi.
Ia menambahkan, urusan pendidikan SMA, SMK dan MA saat ini sudah menjadi urusan pemerintah provinsi. Sebagai konsekuensinya, Pemprov Papua Barat telah menganggarkan gaji dan hak para guru pada APBD.
"Saya tidak mau tahu, hak mereka harus dibayar segera. Ini bukan hanya perintah pimpinan tapi soal kewajiban. Harus segera dilaksanakan," kata dia lagi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018