Wasior,(Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, akan mengevaluasi jumlah pegawai honorer di daerah tersebut.
"Pegawai yang tidak aktif sebaiknya diberhentikan untuk mengurangi beban pemerintah daerah terutama terkait pembayaran hak atau gaji bagi mereka," kata Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Indubri di Wasior, Senin.
Indubri telah mengekuarkan perintah kepada Badan Kepegawaian dan Diklat agar melakukan verifikasi seluruh pegawai honor di daerah tersebut. Ia ingin mengetahui data pasti tentang pegawai honorer yang selama ini aktif bekerja.
“Saya juga sudah minta kepala SKPD buat pernyataan berapa yang melaksanakan tugas itu yang dibayar. Yang tidak aktif dengan sangat terpaksa harus keluar," kata dia lagi.
Jumlah pegawai honorer Pemkab Teluk Wondama tercacat sebanyak 1.200 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah mereka lebih dari 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) aktif yang mencapai 2000 orang.
Setiap tahun pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran belasan miliar untuk membayar upah para pegawai tidak tetap tersebut.
Menurutnya, BKD saat ini sedang melakukan pendataan ulang untuk memastikan jumlah pewagai yang akan diberhentikan. Selain karena jumlah honorer yang sudah cukup banyak, langkah tersebut dilakukan untuk menghembat anggaran daerah.
“Kemungkinan sampai akhir Desember dari 1000 lebih itu berapa yang harus keluar sehingga kita busa buatkan SK Bupati. Sudah dibuat surat edaran kepada SKPD agar membayar honor bagi pegawai yang aktif masuk kantor," sebutnya lagi, yang malas tidak usah," pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
"Pegawai yang tidak aktif sebaiknya diberhentikan untuk mengurangi beban pemerintah daerah terutama terkait pembayaran hak atau gaji bagi mereka," kata Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Indubri di Wasior, Senin.
Indubri telah mengekuarkan perintah kepada Badan Kepegawaian dan Diklat agar melakukan verifikasi seluruh pegawai honor di daerah tersebut. Ia ingin mengetahui data pasti tentang pegawai honorer yang selama ini aktif bekerja.
“Saya juga sudah minta kepala SKPD buat pernyataan berapa yang melaksanakan tugas itu yang dibayar. Yang tidak aktif dengan sangat terpaksa harus keluar," kata dia lagi.
Jumlah pegawai honorer Pemkab Teluk Wondama tercacat sebanyak 1.200 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah mereka lebih dari 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) aktif yang mencapai 2000 orang.
Setiap tahun pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran belasan miliar untuk membayar upah para pegawai tidak tetap tersebut.
Menurutnya, BKD saat ini sedang melakukan pendataan ulang untuk memastikan jumlah pewagai yang akan diberhentikan. Selain karena jumlah honorer yang sudah cukup banyak, langkah tersebut dilakukan untuk menghembat anggaran daerah.
“Kemungkinan sampai akhir Desember dari 1000 lebih itu berapa yang harus keluar sehingga kita busa buatkan SK Bupati. Sudah dibuat surat edaran kepada SKPD agar membayar honor bagi pegawai yang aktif masuk kantor," sebutnya lagi, yang malas tidak usah," pungkasnya.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018