Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Tahapan pendaftaran formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 secara nasional sudah berakhir, namun untuk Papua Barat hingga saat ini belum dimulai.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga, Senin, mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban pusat terkait surat permintaan audensi dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Surat gubernur sudah kita sampaikan ke Jakarta, ada pejabat yang diutus untuk membawa langsung surat permohonan kepada presiden," kata dia.
Sejauh ini BKD Papua Barat belum bisa memastikan pelaksanan pendaftaran CPNS baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keputusan ada pada gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.
‘’Kita ingin dengar penjelasan dari pusat dulu, terus pimpinan daerah buat keputusan, baru kita jalan. Audensi dulu dengan presiden atau Menpan RB,’’kata Yustus.
Ia berharap, presiden atau Menpan RB segera memutuskan apakah penyetujui atau menolak usulan pelaksanaan tes secara offline yang diajukan Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada kesempatan sebelumnya mengatakan, Pemprov dan kabupaten/kota meminta pelaksanaan pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 di daerah ini dilaksanakan secara manual/offline.
Selain melayangkan surat, gubernur sudah menyampaikan secara lisan kepada Staf Khusus Kepresidenan, Lenis Kogoya saat berkunjung ke Manokwari beberapa waktu lalu.
"Supaya beliau sampaikan ke Pak Presiden, bahwa kita ingin menghadap. Kita akan berjuang terus agar pendaftaran secara offline bisa kita laksanakan,’’ ujar Dominggus
Menurutnya, jika pemerintah pusat menyetujui pendaftaran dan tes secara manual bagi Provinsi Papua, maka hal yang sama harus diberlakukan di Provinsi Papua Barat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga, Senin, mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban pusat terkait surat permintaan audensi dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Surat gubernur sudah kita sampaikan ke Jakarta, ada pejabat yang diutus untuk membawa langsung surat permohonan kepada presiden," kata dia.
Sejauh ini BKD Papua Barat belum bisa memastikan pelaksanan pendaftaran CPNS baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keputusan ada pada gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.
‘’Kita ingin dengar penjelasan dari pusat dulu, terus pimpinan daerah buat keputusan, baru kita jalan. Audensi dulu dengan presiden atau Menpan RB,’’kata Yustus.
Ia berharap, presiden atau Menpan RB segera memutuskan apakah penyetujui atau menolak usulan pelaksanaan tes secara offline yang diajukan Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada kesempatan sebelumnya mengatakan, Pemprov dan kabupaten/kota meminta pelaksanaan pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 di daerah ini dilaksanakan secara manual/offline.
Selain melayangkan surat, gubernur sudah menyampaikan secara lisan kepada Staf Khusus Kepresidenan, Lenis Kogoya saat berkunjung ke Manokwari beberapa waktu lalu.
"Supaya beliau sampaikan ke Pak Presiden, bahwa kita ingin menghadap. Kita akan berjuang terus agar pendaftaran secara offline bisa kita laksanakan,’’ ujar Dominggus
Menurutnya, jika pemerintah pusat menyetujui pendaftaran dan tes secara manual bagi Provinsi Papua, maka hal yang sama harus diberlakukan di Provinsi Papua Barat.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018