Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Jutaan masyarakat adat penjaga hutan tropis di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Juru Bicara Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB), Andi Saragih, di Manokwari, Selasa, mengatakan, perlu upaya luar biasa baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.
"Luas hutan di Tanah Papua mencapai 37.5 juta hektare atau sekitar 87,38 persen dari luas total daratan Papua dan Papua Barat. Jumlah masyarakat adat mencapai lebih dari 3 juta jiwa dan mereka adalah memiliki hak ulayat yang punya peran penting dalam menjaga hutan," kata dia.
Hutan Papua, lanjut Andi, memiliki ancaman deforestasi atau kerusakan cukup serius dalam dua dekade terakhir. Dari hasil kajian Forest Watch Indonesia dalam tujuh tahun terakhir dari 2009 hingga 2016 deforestasi di Tanah Papua mencapai lebih dari 170,4 ribu hektare.
Ancaman diforestasi hutan Papua berasal dari investasi pertambangan, perkebunan berskala besar serta kegiatan eksploitasi kayu serta potensi hutan lainya.
Menurutnya perlu langkah serius agar hutan Papua tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Ancaman terhadap utan adalah ancaman juga bagi masyarakat. Untuk itu pemanfaatan hutan sebaiknya sejalan dengan upaya untuk menyejahterakan masyarakat," sebut Andi.
Dibanding investasi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya hutan, kata dia pengembangan usaha jasa lingkungan dinilai lebih ramah serta memiliki prospek ekonomi angka panjang yang lebih bagus.
"Seperti ekopariwisata dan ekonomi kreatif serta pembentukan hutan sosial atau hutan adat ini jauh lebih aman dibanding mendatangkan investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita," kata Andi lagi.
Ia berpandangan, untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Papua dan Papua Barat harus mau bekerja keras. Program peningkatan kapasitas masyarakat harus memperoleh alokasi anggaran yang cukup.
Menurutnya, masyarakat adat harus terlibat tidak hanya pada sisi pengawasan hutan. Pemberdayaan harus dilakukan agar mereka bisa mandiri dan lebih sejahtera.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Juru Bicara Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB), Andi Saragih, di Manokwari, Selasa, mengatakan, perlu upaya luar biasa baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.
"Luas hutan di Tanah Papua mencapai 37.5 juta hektare atau sekitar 87,38 persen dari luas total daratan Papua dan Papua Barat. Jumlah masyarakat adat mencapai lebih dari 3 juta jiwa dan mereka adalah memiliki hak ulayat yang punya peran penting dalam menjaga hutan," kata dia.
Hutan Papua, lanjut Andi, memiliki ancaman deforestasi atau kerusakan cukup serius dalam dua dekade terakhir. Dari hasil kajian Forest Watch Indonesia dalam tujuh tahun terakhir dari 2009 hingga 2016 deforestasi di Tanah Papua mencapai lebih dari 170,4 ribu hektare.
Ancaman diforestasi hutan Papua berasal dari investasi pertambangan, perkebunan berskala besar serta kegiatan eksploitasi kayu serta potensi hutan lainya.
Menurutnya perlu langkah serius agar hutan Papua tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Ancaman terhadap utan adalah ancaman juga bagi masyarakat. Untuk itu pemanfaatan hutan sebaiknya sejalan dengan upaya untuk menyejahterakan masyarakat," sebut Andi.
Dibanding investasi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya hutan, kata dia pengembangan usaha jasa lingkungan dinilai lebih ramah serta memiliki prospek ekonomi angka panjang yang lebih bagus.
"Seperti ekopariwisata dan ekonomi kreatif serta pembentukan hutan sosial atau hutan adat ini jauh lebih aman dibanding mendatangkan investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita," kata Andi lagi.
Ia berpandangan, untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Papua dan Papua Barat harus mau bekerja keras. Program peningkatan kapasitas masyarakat harus memperoleh alokasi anggaran yang cukup.
Menurutnya, masyarakat adat harus terlibat tidak hanya pada sisi pengawasan hutan. Pemberdayaan harus dilakukan agar mereka bisa mandiri dan lebih sejahtera.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018