Sorong,(Antaranews Papua Barat)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan.
Hal itu disampaikan pada pertemuan bersama para kepala daerah di Kota Sorong, Rabu (3/10), sebelum bertolak untuk mengikuti acara perdamaian adat ke Kabupaten Maybrat
Pada pertemuan ini, Mendagri didampingi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo dan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.
Kepala daerah yang hadir pada pertemuan tersebut Bupati Tambraw, Bupati Sorong, Bupati Raja Ampat, Walikota Sorong, Bupati Manokwari Selatan dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat serta Ketua DPR Papua Barat hadir pula dalam pertemuan ini.
Tjahjo Kumolo mengajak para bupati/walikota saling membangun hubungan antar pemerintah, termasuk dengan pusat. Kerjasama antar daerah sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Selain itu, kata Mendagri, sinergi dan konektifitas antar kota dan kabupaten secara efektif, efisien juga sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi
"Muara dari semua itu adalah untuk memperkuat otonomi daerah. Bangun bangun hubungan yang baik, bangun kerjasama ekonomi, bidang sumber daya manusia semua seluruh daerah maju dan berkembang sama-sama," kata dia.
Hingga kini, ungkap Mendagri, baru 60 persen daerah-daerah otonomi baru yang dapat memenuhi syarat sebagai daerah mandiri. Sisanya belum memiliki konsep perencanaan pembangunan, penganggaran belum maksima, termasuk dalam memastikan program yang tepat sasaran.
‘’Disisi lain masih ada 314 usulan daerah otonomi baru. Saya meminta kepada bupati dan walikota untuk melibatkan semua elemen pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan,’’ ujar Mendagri.
Dirjen Politik dan PUM Mayjen TNI Soedarmo pada kesempatan itu menambahkan untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2019, Provinsi Papua Barat berada di peringkat paling atas sebagai provinsi yan paling rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2018 yang dibuat oleh Bawaslu RI.
Soedarmo berharap Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar. Hasil survei masih berubah jika kepala daerah berkomitmen merubah potensi kerawanan.
Ia menyoroti permasalahan batas wilayah antar kabupaten/kota di daerah ini. Diantaranya Kota Sorong yang masih menyimpan potensi masalah batas wilayah dan penggunan aset dengan Kabupaten Sorong.
"Kita berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara bertahap. Jangan berlarut-larut karena masih banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan," ujarnya.
Ia juga menyoroti Kabupaten Tambrauw, terkait masalah perpindahan ibukota dari Sausapor ke Fef, Kabupaten Sorsel permasalahan tanah ulayat lokasi kantor bupati dan sengketa tanah adat, Kabupaten Raja Ampat upaya pemerintah dalam pengembangan akses transportasi mendukung pariwisata.
Menurutnya, penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Manokwari dengan Pegunungan Arfak serta Teluk Wondama pun harus segera dituntaskan. Begitu juga wilayah Fakfak dengan Kaimana dan Teluk Bintuni.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Hal itu disampaikan pada pertemuan bersama para kepala daerah di Kota Sorong, Rabu (3/10), sebelum bertolak untuk mengikuti acara perdamaian adat ke Kabupaten Maybrat
Pada pertemuan ini, Mendagri didampingi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo dan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.
Kepala daerah yang hadir pada pertemuan tersebut Bupati Tambraw, Bupati Sorong, Bupati Raja Ampat, Walikota Sorong, Bupati Manokwari Selatan dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat serta Ketua DPR Papua Barat hadir pula dalam pertemuan ini.
Tjahjo Kumolo mengajak para bupati/walikota saling membangun hubungan antar pemerintah, termasuk dengan pusat. Kerjasama antar daerah sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Selain itu, kata Mendagri, sinergi dan konektifitas antar kota dan kabupaten secara efektif, efisien juga sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi
"Muara dari semua itu adalah untuk memperkuat otonomi daerah. Bangun bangun hubungan yang baik, bangun kerjasama ekonomi, bidang sumber daya manusia semua seluruh daerah maju dan berkembang sama-sama," kata dia.
Hingga kini, ungkap Mendagri, baru 60 persen daerah-daerah otonomi baru yang dapat memenuhi syarat sebagai daerah mandiri. Sisanya belum memiliki konsep perencanaan pembangunan, penganggaran belum maksima, termasuk dalam memastikan program yang tepat sasaran.
‘’Disisi lain masih ada 314 usulan daerah otonomi baru. Saya meminta kepada bupati dan walikota untuk melibatkan semua elemen pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan,’’ ujar Mendagri.
Dirjen Politik dan PUM Mayjen TNI Soedarmo pada kesempatan itu menambahkan untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2019, Provinsi Papua Barat berada di peringkat paling atas sebagai provinsi yan paling rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2018 yang dibuat oleh Bawaslu RI.
Soedarmo berharap Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar. Hasil survei masih berubah jika kepala daerah berkomitmen merubah potensi kerawanan.
Ia menyoroti permasalahan batas wilayah antar kabupaten/kota di daerah ini. Diantaranya Kota Sorong yang masih menyimpan potensi masalah batas wilayah dan penggunan aset dengan Kabupaten Sorong.
"Kita berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara bertahap. Jangan berlarut-larut karena masih banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan," ujarnya.
Ia juga menyoroti Kabupaten Tambrauw, terkait masalah perpindahan ibukota dari Sausapor ke Fef, Kabupaten Sorsel permasalahan tanah ulayat lokasi kantor bupati dan sengketa tanah adat, Kabupaten Raja Ampat upaya pemerintah dalam pengembangan akses transportasi mendukung pariwisata.
Menurutnya, penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Manokwari dengan Pegunungan Arfak serta Teluk Wondama pun harus segera dituntaskan. Begitu juga wilayah Fakfak dengan Kaimana dan Teluk Bintuni.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018