Bupati Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat Samsuddin Anggiluli menyebutkan bahwa kerusakan jalan daerah tersebut sebagai besar diakibatkan oleh aktivitas pengangkutan kayu yang marak menggunakan truk kapasitas besar.
"Setiap malam truk berkapasitas besar bermuatan kayu beraktivitas mengangkut kayu dari wilayah Sorong Selatan menuju Kota Sorong dan ini yang mengakibatkan kondisi jalan rusak," katanya di Sorong Selatan, Jumat.
Menurut dia Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan punya kewenangan terbatas guna mengatur maraknya aktivitas kayu tersebut sebab kewenangan izin ada pada tingkat Provinsi Papua Barat.
"Kami di daerah hanya bisa merasakan dampak kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan kayu dengan kendaraan berkapasitas besar yang marak dan tidak teratur," katanya.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah pernah bertemu dengan Presiden dan mengusulkan agar kewenangan pengelolaan hutan dikembalikan ke daerah.
Hal itu diusulkan supaya daerah bisa mengatur dengan baik agar tidak ada dampak kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat, baik kerusakan lingkungan maupun infrastruktur jalan karena aktivitas kayu.
"Kami terus membangun komunikasi pula dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan agar kerusakan jalan maupun lingkungan yang tidak diinginkan oleh masyarakat di Sorong Selatan bisa diminimalisasi," demikian Samsuddin Anggiluli .
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
"Setiap malam truk berkapasitas besar bermuatan kayu beraktivitas mengangkut kayu dari wilayah Sorong Selatan menuju Kota Sorong dan ini yang mengakibatkan kondisi jalan rusak," katanya di Sorong Selatan, Jumat.
Menurut dia Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan punya kewenangan terbatas guna mengatur maraknya aktivitas kayu tersebut sebab kewenangan izin ada pada tingkat Provinsi Papua Barat.
"Kami di daerah hanya bisa merasakan dampak kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan kayu dengan kendaraan berkapasitas besar yang marak dan tidak teratur," katanya.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah pernah bertemu dengan Presiden dan mengusulkan agar kewenangan pengelolaan hutan dikembalikan ke daerah.
Hal itu diusulkan supaya daerah bisa mengatur dengan baik agar tidak ada dampak kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat, baik kerusakan lingkungan maupun infrastruktur jalan karena aktivitas kayu.
"Kami terus membangun komunikasi pula dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan agar kerusakan jalan maupun lingkungan yang tidak diinginkan oleh masyarakat di Sorong Selatan bisa diminimalisasi," demikian Samsuddin Anggiluli .
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022