Sejumlah Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dipalang oleh kontraktor Orang Asli Papua atau OAP telah dibuka setelah tuntutan dijawab pemerintah daerah, Sabtu (17/7).
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat, Yance Kambu mengatakan bahwa palang tersebut dibuka setelah ratusan kontraktor OAP menerima jawaban positif dari Gubernur Papua Barat.
"Atas permintaan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang juga selaku kepala suku besar Arfak, sehingga kami buka palang. Apa yang kami tuntut akan segera terjawab dalam bulan ini, yaitu pembagian paket proyek penunjukan langsung," kata Yance Kambu.
Dia berharap ratusan kontraktor OAP di provinsi itu tetap bersabar dengan menjaga keamanan dan kedamaian bersama.
"Kepada semua kontraktor OAP saya imbau kita semua bersabar, bantu jaga kedamaian daerah ini sambil menunggu waktu pembagian paket pekerjaan penunjuk langsung di biro yang sudah ditentukan sesuai instruksi Gubernur," kata Kambu.
Sebelumnya rangkaian aksi protes kontraktor OAP berujung pemalangan 12 kantor OPD Pemprov Papua Barat dikarenakan 48 OPD dinilai tidak mengindahkan instruksi Gubernur Papua Barat tentang pembagian paket proyek penunjuk langsung
Selanjutnya Yan Soindemi, salah satu kontraktor OAP di Manokwari berharap adanya aturan baku yang mengikat di provinsi itu dalam pembagian paket proyek penunjuk langsung kepada kontraktor OAP.
Dia akui, dengan adanya aturan yang menjadi panduan pembagian paket penunjuk langsung akan mengurangi aksi-aksi tuntutan dari kontraktor OAP.
"Kalau bisa ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus mengatur penunjuk langsung bagi kontraktor OAP. Ini penting supaya setiap tahun tidak terjadi hal-hal seperti saat ini, palang dulu baru ada jawaban," katanya
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat, Yance Kambu mengatakan bahwa palang tersebut dibuka setelah ratusan kontraktor OAP menerima jawaban positif dari Gubernur Papua Barat.
"Atas permintaan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang juga selaku kepala suku besar Arfak, sehingga kami buka palang. Apa yang kami tuntut akan segera terjawab dalam bulan ini, yaitu pembagian paket proyek penunjukan langsung," kata Yance Kambu.
Dia berharap ratusan kontraktor OAP di provinsi itu tetap bersabar dengan menjaga keamanan dan kedamaian bersama.
"Kepada semua kontraktor OAP saya imbau kita semua bersabar, bantu jaga kedamaian daerah ini sambil menunggu waktu pembagian paket pekerjaan penunjuk langsung di biro yang sudah ditentukan sesuai instruksi Gubernur," kata Kambu.
Sebelumnya rangkaian aksi protes kontraktor OAP berujung pemalangan 12 kantor OPD Pemprov Papua Barat dikarenakan 48 OPD dinilai tidak mengindahkan instruksi Gubernur Papua Barat tentang pembagian paket proyek penunjuk langsung
Selanjutnya Yan Soindemi, salah satu kontraktor OAP di Manokwari berharap adanya aturan baku yang mengikat di provinsi itu dalam pembagian paket proyek penunjuk langsung kepada kontraktor OAP.
Dia akui, dengan adanya aturan yang menjadi panduan pembagian paket penunjuk langsung akan mengurangi aksi-aksi tuntutan dari kontraktor OAP.
"Kalau bisa ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus mengatur penunjuk langsung bagi kontraktor OAP. Ini penting supaya setiap tahun tidak terjadi hal-hal seperti saat ini, palang dulu baru ada jawaban," katanya
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021