Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berusaha memperbaiki mutu layanan kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Barat Victor Eka di Manokwari, Rabu, mengatakan, di Papua Barat terdapat sebanyak 196 Puskesmas yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Selain itu saat ini sudah ada 10 Puskesmas baru yang beroperasi dan sedang dalam proses pengurusan administrasi di Kemenkes.
Untuk rumah sakit, kata dia, Papua Barat sudah memiliki 16 dan 11 diantaranya sudah terakreditasi. Satu rumah sakit terakreditasi utama, satu madya dan sembilan rumah sakit terakreditasi perdana.
"Dari sisi kapasitas, jumlah Puskesmas dan Rumah sakit kita sudah sangat cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk," kata victor pada Media Gathering dan Konferensi Pers tersebut.
Menurutnya, yang menjadi persoalan saat ini adalah persebaran rumah sakit dan Puskesmas, mengingat kondisi geografis setiap daerah. Dengan demikian penambahan masih dibutuhkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Ia mengakui, mutu layanan kesehatan di daerah ini belum seperti yang diharapkan. Peningkatan harus terus dilakukan agar layanan kesehatan di daerah itu semakin berkualitas.
"Dalam tiga tahun terakhir kami sedang bekerja keras. Kita butuh waktu, hingga tahun 2021 nanti 90 persen Puskesmas harus bisa memberikan pelayanan sesuai standart," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu Gubernur Papua Barat dan sejumlah bupati dan wali kota memperoleh penghargaan Universal Health Corege (UHC) Award dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu diperoleh karena pemerintah daerah dinilai perhatian cukup serius terhadap program JKN-KIS.
Sebanyak 1.251.395 jiwa atau 96, 24 persen penduduk Papua Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS yang dibiayai pemerintah daerah. 81.557 jiwa diantaranya ditanggung oleh pemerintah provinsi.
81.557 jiwa ini merupakan warga asli Papua dan Pemprov Papua Barat mengalokasikan anggatan sekitar 18 miliar melalui dana otonomi khusus.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Barat Victor Eka di Manokwari, Rabu, mengatakan, di Papua Barat terdapat sebanyak 196 Puskesmas yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Selain itu saat ini sudah ada 10 Puskesmas baru yang beroperasi dan sedang dalam proses pengurusan administrasi di Kemenkes.
Untuk rumah sakit, kata dia, Papua Barat sudah memiliki 16 dan 11 diantaranya sudah terakreditasi. Satu rumah sakit terakreditasi utama, satu madya dan sembilan rumah sakit terakreditasi perdana.
"Dari sisi kapasitas, jumlah Puskesmas dan Rumah sakit kita sudah sangat cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk," kata victor pada Media Gathering dan Konferensi Pers tersebut.
Menurutnya, yang menjadi persoalan saat ini adalah persebaran rumah sakit dan Puskesmas, mengingat kondisi geografis setiap daerah. Dengan demikian penambahan masih dibutuhkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Ia mengakui, mutu layanan kesehatan di daerah ini belum seperti yang diharapkan. Peningkatan harus terus dilakukan agar layanan kesehatan di daerah itu semakin berkualitas.
"Dalam tiga tahun terakhir kami sedang bekerja keras. Kita butuh waktu, hingga tahun 2021 nanti 90 persen Puskesmas harus bisa memberikan pelayanan sesuai standart," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu Gubernur Papua Barat dan sejumlah bupati dan wali kota memperoleh penghargaan Universal Health Corege (UHC) Award dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu diperoleh karena pemerintah daerah dinilai perhatian cukup serius terhadap program JKN-KIS.
Sebanyak 1.251.395 jiwa atau 96, 24 persen penduduk Papua Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS yang dibiayai pemerintah daerah. 81.557 jiwa diantaranya ditanggung oleh pemerintah provinsi.
81.557 jiwa ini merupakan warga asli Papua dan Pemprov Papua Barat mengalokasikan anggatan sekitar 18 miliar melalui dana otonomi khusus.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018