Pemerintah Provinsi Papua Barat akan kembali menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19 pada tahun 2021.
"Besarannya berapa saya belum tahu, yang pasti akan tetap dianggarkan. Nanti kita bahas bersama," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Selasa.
Selain penanganan COVID-19, kata Nataniel, Pemprov Papua Barat juga akan menganggarkan kegiatan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi serta jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat.
"Tentu semua itu nanti akan dikaji, karena kita belum tahu berapa kebutuhannya. Apakah sama dengan tahun 2020 atau ada perubahan, kami belum tahu," ucap Nataniel.
Ia mengatakan, saat ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Papua Barat sedang menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setelah tuntas segera diserahkan ke DPR (DPRD) Papua Barat.
Sekda mengakui Pemprov Papua Barat mengalami keterlambatan dalam penyusunan dokumen rancangan APBD 2021. Kendati demikian diharapkan APBD Papua Barat 2021 bisa ditetapkan sebelum akhir tahun 2020
"Sangat terlambat tapi saya memaklumi ini karena ada COVID-19. Kami upayakan paling lambat akhir November dokumen akan kami serahkan ke DPR (DPRD)," ujarnya.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat, dr Arnoldus Tiniap pada kesempatan terpisah mengatakan bahwa penanganan COVID-19 masih menjadi prioritas pada kebijakan anggaran tahun 2021.
Menurutnya sudah ada petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Kebijakan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2021 masih terarah pada penanganan COVID-19.
Terkait penanganan COVID-19 di Papua Barat selama delapan bulan ini, menurut Arnold, penyerapan dan pemanfaatan anggarannya masih rendah. Di beberapa daerah kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 terkesan tidak berjalan.
"Terutama pada bidang kesehatan, ini tentu akan berdampak pada penyerapan anggaran. Kami berharap ini menjadi bahan evaluasi untuk penanganan COVID-19 pada tahun depan," ucap dia lagi.
Arnoldus juga berharap pada tahun 2021 setiap daerah di Papua Barat memiliki mesin polymerase chain reaction (PCR). Hal ini dinilai penting agar penanganan COVID-19 di setiap daerah bisa lebih cepat. *
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Besarannya berapa saya belum tahu, yang pasti akan tetap dianggarkan. Nanti kita bahas bersama," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Selasa.
Selain penanganan COVID-19, kata Nataniel, Pemprov Papua Barat juga akan menganggarkan kegiatan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi serta jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat.
"Tentu semua itu nanti akan dikaji, karena kita belum tahu berapa kebutuhannya. Apakah sama dengan tahun 2020 atau ada perubahan, kami belum tahu," ucap Nataniel.
Ia mengatakan, saat ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Papua Barat sedang menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setelah tuntas segera diserahkan ke DPR (DPRD) Papua Barat.
Sekda mengakui Pemprov Papua Barat mengalami keterlambatan dalam penyusunan dokumen rancangan APBD 2021. Kendati demikian diharapkan APBD Papua Barat 2021 bisa ditetapkan sebelum akhir tahun 2020
"Sangat terlambat tapi saya memaklumi ini karena ada COVID-19. Kami upayakan paling lambat akhir November dokumen akan kami serahkan ke DPR (DPRD)," ujarnya.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat, dr Arnoldus Tiniap pada kesempatan terpisah mengatakan bahwa penanganan COVID-19 masih menjadi prioritas pada kebijakan anggaran tahun 2021.
Menurutnya sudah ada petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Kebijakan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2021 masih terarah pada penanganan COVID-19.
Terkait penanganan COVID-19 di Papua Barat selama delapan bulan ini, menurut Arnold, penyerapan dan pemanfaatan anggarannya masih rendah. Di beberapa daerah kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 terkesan tidak berjalan.
"Terutama pada bidang kesehatan, ini tentu akan berdampak pada penyerapan anggaran. Kami berharap ini menjadi bahan evaluasi untuk penanganan COVID-19 pada tahun depan," ucap dia lagi.
Arnoldus juga berharap pada tahun 2021 setiap daerah di Papua Barat memiliki mesin polymerase chain reaction (PCR). Hal ini dinilai penting agar penanganan COVID-19 di setiap daerah bisa lebih cepat. *
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020