Lakotani: BPKP kawal perencanaan pembangunan Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal seluruh perencanaan program pembangunan di provinsi tersebut.

Pengawalan BPKP bertujuan untuk memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Rekomendasi strategis dari BPKP atas kebijakan dan program pembangunan daerah sangatlah penting," kata Lakotani di Manokwari, Selasa.

Dia berharap BPKP Perwakilan Papua Barat mengoptimalkan pendampingan terhadap pemerintah daerah guna memperbaiki tata kelola keuangan, pembangunan, dan manajemen risiko.

Pemerintah provinsi menyadari bahwa upaya mewujudkan transformasi tata kelola birokrasi yang baik sesuai ekspektasi, membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga seperti BPKP.

"Termasuk tata kelola badan layanan umum daerah (BLUD), dan badan usaha milik daerah (BUMD)," ucap Lakotani.

Menurut dia program pemerintah pusat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditujukan memperkuat infrastruktur dasar.

Meliputi, kelayakan sanitasi, pemerataan akses air bersih, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan konektivitas wilayah, sehingga membutuhkan dukungan semua komponen.

"Ada sepuluh provinsi termasuk Papua Barat mendapat atensi pusat untuk penguatan infrastruktur dasar," ujarnya.

Dia menyebut pergantian jabatan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat dari Lepot Setyanto kepada Eko Hery Winarno tentu tidak mengurangi sinergisitas dan kolaborasi yang telah terjalin.

Keterlibatan BPKP dalam membina dan mengawasi semua perencanaan pembangunan di Papua Barat berdampak positif mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

"Mari sama-sama membangun Papua Barat semakin lebih baik, sejahtera, dan bermartabat," kata Lakotani.