Forkopimda Manokwari minta KPU gencar sosialisasi demi sukses pilkada

Manokwari (ANTARA) - Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Manokwari, Papua Barat meminta KPU lebih gencar memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait aturan pemilihan kepala kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hal itu diungkapkan jajaran Forkopimda Manokwari saat melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan KPU Manokwari, Selasa.

"KPU Manokwari harus lebih sering melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat maupun penyelenggara tingkat bawah tingkat lebih paham aturan saat pelaksanaan pilkada," kata Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Teguh Suhendro.

Ia mengatakan, KPU Manokwari maupun Bawaslu Manokwari perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan dijadikan pembelajaran untuk pelaksanaan Pilkada.

Ia menambahkan, bercermin dari Pemilu 2024, banyak yang harus dibenahi dari aspek hukum dalam Pilkada nantinya. Terutama pada penyelenggara pemilu tingkat bawah baik itu PPD, PPS hingga KPPS.

"Kita berharap tahapan Pilkada bisa lebih terjadwal dan terprogram sehingga tidak terjadi benturan atau konflik. Tingkat kerawanan Pilkada di daerah jauh lebih tinggi dibanding Pemilu," katanya.

Ia menyatakan, Kejari Manokwari mendukung sepenuhnya dari aspek hukum untuk pelaksanaan Pilkada agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan berkualitas, aman damai dan jurdil.

Kasat Reskrim Polresta Manokwari AKP Raja Putra Napitupulu, mengatakan sebagian besar permasalahan yang terjadi di Pemilu 2024 sebagian besar penyebabnya adalah masyarakat tidak mengerti aturan pemilu terbaru.

Menurutnya, hal itu perlu diantisipasi penyelenggara KPU Manokwari agar Pilkada 2024 dapat berjalan lebih baik. Apalagi tingkat kerawanan Pilkada lebih tinggi dibanding Pemilu karena adanya perebutan kekuasaan di daerah.

"Pada Pilkada kubu yang berlawanan lebih sedikit sehingga akan melibatkan massa lebih banyak. Perlu ada sosialisasi lebih gencar saat pilkada dengan belajar dari pilpres dan pileg kemarin agar pilkada lebih sukses," ujarnya.

Dandim 1801/Manokwari, Letkol Inf Agus Prihanto Donny menyatakan, untuk menciptakan pesta demokrasi yang aman dan kondusif, TNI tegak lurus untuk menjaga netralitas.

TNI pada prinsipnya mengawal, memonitor serta membantu mengawasi untuk menciptakan kondisi Kabupaten Manokwari tidak rawan.

"Apa yang menjadi evaluasi dan penekanan dari Forkopimda perlu diperbaiki bersama, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu dan seluruh pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Sekda Manokwari Henri Sembiring menyatakan, meskipun ada sejumlah masalah, namun secara umum pelaksanaan Pemilu di Manokwari berjalan dengan baik. Masalah-masalah yang terjadi harus dijadikan pembelajaran bagi penyelenggara untuk diperbaiki.

Ia mengatakan, sosialisasi terkait aturan main dalam Pilkada harus diperbanyak sehingga pelaksanaan Pilkada bisa lebih baik lagi dibanding pilpres dan pileg.  

"Pemkab Manokwari dari Bupati sampai aparat kampung mendukung penuh 100 persen penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Mari bersama sukseskan Pilkada di Kabupaten Manokwari," katanya.

Ketua KPU Manokwari Christin R Rumkabu menyatakan KPU menggelar rapat koordinasi tersebut untuk mendengar langsung masukan-masukan dari para pemangku kepentingan agar pelaksanaan pilkada bisa sukses.

"Saat ini KPU telah melaksanakan tahapan Pilkada 2024 yang dimulai dengan perekrutan PPD dan PPS. Kami siap sukseskan dan laksanakan Pilkada serentak di Manokwari," ujarnya.