Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sebanyak Rp117,335 miliar yang bersumber dari DIPA APBN untuk pembangunan kantor utama Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar di Manokwari, Rabu.
"Peletakan batu pertama merupakan langkah awal yang akan menentukan kokoh tidaknya bangunan ini kelak," kata Harli Siregar.
Ia menjelaskan bahwa luas lahan kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat mencapai tiga hektare atau 30 ribu meter persegi, dengan bangunan berkonsep arsitektur modern empat lantai seluas 8.506,28 meter persegi.
Proyek pembangunan kantor tersebut dilaksanakan selama kurun waktu 390 hari kalender kontrak kerja tahun jamak 2023-2024 (multy year), dan ditargetkan rampung pada 24 Desember 2024.
"Pembangunannya dilaksanakan oleh PT Prambanan Dwipaka dan Fulica Land dengan target dua tahun," jelas Harli.
Pembangunan kantor, kata dia, merupakan cerminan penegak hukum di mata masyarakat, sehingga seluruh insan Kejaksaan harus mampu menjamin kualitas dan profesionalitas supremasi hukum yang berkeadilan.
Selama lebih kurang empat tahun berkiprah di Provinsi Papua Barat, Kejaksaan Tinggi menempati kantor eks Bupati Manokwari namun tidak mengurangi kualitas dalam pelaksanaan tugas.
"Meski masih menumpang, tapi pelayanan Kantor Kejaksaan Tinggi tidak terhenti," ujar Harli Siregar.
Dia mengapresiasi sinergisitas dan kepedulian dari pemerintah provinsi setempat yang telah menghibahkan lahan seluas tiga hektare bagi Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Pemerintah provinsi juga sudah merealisasikan pembangunan sarana pendukung berupa delapan unit rumah dinas yang nantinya ditempati oleh pejabat utama Kejaksaan Tinggi.
"Tanah ini dihibahkan oleh pemerintah provinsi, dan terima kasih juga dukungan dari masyarakat," tutur Harli Siregar.
Setelah gedung utama rampung, kata dia, Kejaksaan Tinggi Papua Barat akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti rumah ibadah dan sarana olahraga.
Penyelesaian infrastruktur fisik pendukung tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga Kejaksaan berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat.
"Semoga tahun 2025, Kejaksaan Tinggi bisa menempati gedung baru. Ini baru pembangunan gedung utama, kami terus berupaya menyelesaikan sarana pendukung," ucap Harli Siregar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembangunan kantor Kejati Papua Barat telan anggaran Rp117,3 miliar
