Untuk itu, kata Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Selasa, pada tahun ini pemerintah melakukan studi kelayakan yang kemudian diikuti dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan masterplan pembangunan rumah sakit itu dengan nilai anggaran lebih dari Rp2,4 miliar.
"Karena memang di Papua Barat dan Papua Barat Daya belum memiliki RSUD rujukan nasional, kemudian Kota Sorong menjadi pusat untuk seluruh wilayah, sehingga ketika rumah sakit rujukan nasional hadir di sini tentu dari wilayah Papua Barat pun akan berobat ke Kota Sorong," jelas Musa'ad.
Harapannya ke depan, lanjut dia, Papua Barat Daya menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan bagi dua provinsi tersebut dan jika memungkinkan dibuka juga untuk pengobatan dari Papua secara umum.
"Karena selama ini terkendala pada saat masyarakat ingin berobat dengan kebutuhan penyakit khusus harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk berobat ke Makassar, Surabaya, atau Jakarta," beber Musa'ad.
Sambil menunggu hadirnya RSUD rujukan nasional itu, Pemprov PBD tengah berupaya meningkatkan status RSUD John Piet Wanane Kabupaten Sorong menjadi Tipe B.
"Ya ini satu strategi kita, bagaimana kita benar-benar memperhatikan layanan kesehatan sebelum sampai pada pencapaian hadirnya RSUD rujukan nasional itu," ungkap Musa'ad.
Musa'ad menyebutkan ada tiga RSUD di Papua Barat Daya yang tersebar di tiga kabupaten yakni RSUD John Piet Wanane di Kabupaten Sorong, Rumah Sakit Scholo Keyen di Kabupaten Sorong Selatan, dan Rumah Sakit Sele Be Solu di Kota Sorong. "Ketiga rumah sakit ini masih berada pada Tipe C," sebut Musa'ad.
Musa'ad berkomitmen setelah segala persiapan hadirnya RSUD rujukan nasional dinilai maksimal, Pemprov PBD akan bertandang ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk minta bantuan guna percepatan hadirnya rumah sakit tersebut.
