Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendorong partisipasi seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana di Manokwari, Rabu, mengatakan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat antikorupsi bermaksud agar upaya pencegahan terhadap korupsi berjalan maksimal.
Bimbingan teknis selama dua hari (24-25 Mei 2023) dibagi dalam tiga klaster yaitu tokoh masyarakat, adat, dan tokoh agama, kemudian klaster perempuan, dan klaster generasi muda serta lembaga sosial masyarakat (LSM).
"Supaya masyarakat bisa memahami apa itu perilaku korup, dan dampaknya," ucap dia.
Belakang ini, kata dia, kaum perempuan terutama istri pejabat pemerintah cenderung memamerkan kemewahan (flexing) di media sosial.
KPK juga berupaya agar generasi muda dan LSM berpikir lebih kritis dalam mencermati segala tindakan yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kita juga ajarkan pemuda, mahasiswa dan LSM cara melakukan investigasi dasar," jelas dia.
Selain itu, melalui bimbingan teknis masyarakat Papua Barat memiliki keberanian untuk mengantisipasi adanya tindakan korupsi.
"Laporan yang dimaksud adalah laporan yang memiliki bukti kuat, bukan asalan lapor," ujar dia.
Menurut dia upaya pemberantasan tindakan korupsi tidak akan berjalan optimal jika hanya dilakukan oleh KPK.
Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna meminimalisasi potensi korupsi.
"Supaya kita bisa jaga Papua Barat ini dari tindakan korupsi," ujar Wawan.
Kemudian, rendahnya kesadaran diri dari masing-masing aparatur pemerintah berdampak terhadap tindakan korupsi tersebut.
"Maka, perlu pencegahan lewat sistem administrasi, dan niat pejabatnya untuk tidak korupsi," tutur dia.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek mengapresiasi penyelenggaraan bimbingan teknis yang dilakukan KPK bagi masyarakat Papua Barat.
Keterlibatan masyarakat sangat membantu pemerintah daerah memperbaiki tata kelola yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
