Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua melakukan upaya pencegahan kemiskinan ekstrem atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi di daerah tersebut.
“Kami dari pihak pemerintah selalu berupaya keras agar Kabupaten Jayapura tidak masuk dalam wilayah miskin ekstrem,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota di Jayapura, Kamis.
Sebanyak lima kabupaten di Papua yang mengalami kemiskinan ekstrem, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deyai.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan program kerja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, karena hal ini bagian dari pencegahan kemiskinan ekstrem.
“Satu contoh ketika musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat distrik di Airu, dari Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) lakukan perekaman kartu tanda penduduk bagi masyarakat di wilayah tersebut, instansi lain juga buat program sendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan musrenbang distrik di empat wilayah pembangunan di daerah tersebut, wadah mendengarkan dan merangkum aspirasi masyarakat terkait dengan program kerja pemerintah.
“Terbagi empat wilayah pembangunan yakni Cagar Alam Cycoop dan Danau Sentani, Cagar Alam Cycloop dan Pesisir, Grime, dan Nawa,” katanya.
Dia menambahkan dengan Kabupaten Jayapura yang luas, masyarakat sering terkendala mendapat pelayanan langsung dari pemerintah.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan pelayanan dengan sistem jemput bola atau turun langsung ke masyarakat.
“Memang akses transportasi ke perkotaan lumayan sulit, masyarakat sering terkendala jarak, waktu, dan biaya. Jadi pemerintah yang harus turun menyentuh masyarakat,” katanya.